Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

SUSILO, Fierman, Dr. Agus Heruanto Hadna

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pentingnya penelitian mengenai Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sangat diperlukan. Penataan Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan dua hal utama yaitu kemampuan daerah dalam membiayai biaya operasionalnya serta kebutuhan daerah itu sendiri dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai Formulasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk mendapatkan alternatif kebijakan yang tepat dalam rangka pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah pustaka/dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Formulasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan secara baik. Dalam proses ini juga terjadi kompetisi kepentingan diantara para aktor kebijakan, selain itu juga terjadi benturan kepentingan diantara stakeholders. Aktor-aktor dalam formulasi kiranya melakukan identifikasi terhadap berbagai hal, sehingga masalah dan alternatif kebijakan yang dihasilkan lebih tepat. Disamping itu, agar kebijakan yang telah dibuat dapat lebih optimal, maka harus dilakukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas organisasi, mempertegas dan memperjelas fungsi-fungsi organisasi perangkat daerah yang ada serta lebih mendorong terbukanya ruang untuk melakukan argumentative turn antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) guna menghasilkan produk kebijakan yang lebih baik, berkualitas dan legitimate. Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan terpilih yang direkomendasikan sebagai respon terhadap permasalahan penataan organisasi perangkat daerah dan dianggap paling tepat serta sekaligus menjadi prioritas utama untuk penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan adalah alternatif kebijakan perubahan incremental dengan mengelaborasi antara PP No. 41 Tahun 2007 dengan kebutuhan kontekstual daerah (skenario ke 3). Alternatif kebijakan ini juga mudah diimplementasikan, dan memberikan ruang yang sesuai bagi pemerintah kabupaten untuk menyusun nomenklatur kelembagaan yang dibutuhkan sekaligus dapat menguraikan persoalan-persoalan yang terkait penataan kelembagaan, sehingga dapat tercapai komprehensifitas penataan organisasi perangkat daerah.

The importance of research about the restructuritation of Region Authority Organization in the matter aplication of Goverment Rules Number 41 Year 2007 was very needed. The restructuritation of Region Authority Organization was interelate with two main thing that is region capability in funding his operasionals cost with the need of the region it self in the matter to improve the performance of goverment aplications in the region. This research was doing at the South Lampung Region. The purpose of this research is to learn more deeper about the Policy of restructuritation of Region Authority Organization formulation that doing by the South Lampung Goverment with the factors that affect him also to analize every policy alternative to get the corret policy alternative in way to aplicated the PP No. 41 Year 2007. Research methode that used is descriptive case study analysis qualitative. Data used in this research is primer and secondary data. Primer data token from the results of interview and observations. Secondary data was taken from learning the books/documents. Results of this research shows that the Policy formulation of restructuritation of Region Authority Organization by Local Goverment of South Lampung is working with good. In this process also happent competitions of will between policy actors, beside that also hapend the crash of will between the stakeholders. Actors in the formulation has to identificat many things, so the problem and the policy alternative that resulted was more correct. Beside that, for the policy that had been made can be more optimal, must be doing the effectiveness and the eficiency of the organizational jobs aplicationan, make clear and strong the function of the region apparatus organizatinal that exist also to give more rooms to doing argumentative turn between sides that who has will (stakeholders) to result a better policy product, qualivied and legitimed. According to the analisys result, the choosen of the policy alternative that recomended as respons to the problems of the restructuritation apparatus region organizational and the most correct also became main priority to restructuritation of the apparatus region at South Lampung Region is the policy alternative of incrementally chance with elaborate between the PP No. 41 Year 2007 with the region contecstual needs (the third scenario). This policy alternative also easy to implemented, and give rooms that fit for the local goverment to setting the organizational nomenclature that needed also can explain the problems that related to the organizational restructuritation, so can reach the comprehensitivity of the organizational restructuritation of apparatus region.

Kata Kunci : Formulasi kebijakan, Alternatif kebijakan, Policy Formulation; Policy Alternative.