Perumusan kebijakan relokasi pedagang di kawasan obyek wisata Parangtritis Kabupaten Bantul

REJEKI, Sri, Dr. Agus Heruanto Hadna

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Obyek Wisata Parangtritis merupakan obyek wisata andalan di Kabupaten Bantul karena kontribusinya yang cukup signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah. Namun beberapa tahun terakhir, jumlah kunjungan ke kawasan ini mengalami penurunan yang disebabkan karena kondisi obyek wisata yang kumuh, faktor kesehatan, dan sebagainya. Terjadinya bencana alam gempa bumi dan kemudian tsunami di Pangandaran yang ikut menimbulkan korban baik jiwa maupun tempat usaha yang ada di Kawasan Obyek Wisata Parangtritis, Pemerintah Kabupaten Bantul melihat perlu segera dilakukan penataan kawasan tersebut dengan cara merelokasi pedagang yang berusaha di kawasan lindung yang rawan bencana. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar pedagang enggan menempati lokasi relokasi sebagai produk kebijakan, sehingga perlu diketahui bagaimana proses perumusan kebijakan dan peran para aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan publik di Indonesia, sebagaimana terjadi di negaranegara berkembang, karena di satu sisi masih kuatnya kebutuhan untuk memperkuat birokrasi publik untuk menjalankan pembangunan dan di sisi lain masih lemahnya posisi menawar masyarakat, lebih dikendalikan oleh elit politik dengan pengaruh massa rakyat yang kecil. Hal ini juga terjadi pada perumusan kebijakan relokasi pedagang di Kawasan Obyek Wisata Parangtritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami proses perumusan kebijakan dan peran para aktor dalam kebijakan secara mendalam dan komprehensif. Informan terdiri dari para pejabat terkait dan pedagang. Sedangkan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang utama dirumuskannya kebijakan relokasi pedagang di kawasan Obyek Wisata Parangtritis adalah adanya komitmen Bupati dan adanya bencana alam. Perumusan kebijakan dilakukan secara intensif oleh Bupati dan jajarannya dengan membentuk Tim Rehabilitasi. Koordinasi diantara anggota tim ini tidak berjalan baik karena adanya eksklusifitas salah satu instansi. Dalam perjalanannya, kebijakan ini kurang mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sehingga mengakibatkan kekecewaan terhadap produk kebijakan.

Parangtritis Beach is the leading tourism object in Bantul Regency because it gives a significant contribution to the Local Revenues. But, last few years, the visits to this area decline because this area becomes dirty, unhealthy, etc. The earthquake happened in Yogyakarta and then tsunami in Pangandaran that made a man died and many vendors lost their depots in the area of Parangtritis Beach, make the local government conclude that the landscape should be rearranged by relocating the vendors to a safer and legal area. As most of the vendors are unwilling to move to the new area during the implementation, it’s worth knowing how the policy making is and the actors’ role in it. Public policy making in Indonesia, as happened in the other developing countries, is led mostly by the elites with a small influence from the grassroots, on the one hand because of the strong need for powerful bureaucracy, and on the other hand because of the weak bargaining power of the community. This also happened to the vendors’ relocation policy in Parangtritis Beach. This research uses case study approach to understand the policy making and the actors’ role in it comprehensively. The informants are the high officials in Bantul Regency and the vendors, while the data are analyzed from the observations, interviews, and documents. The results show that the major backgrounds of the vendors’ relocation policy making in Parangtritis Beach are the Regent’s commitment and the natural disasters happened in Bantul Regency. The policy making is led by the Regent and a team of his agents. The coordination among the agents didn’t go well because of an agency’s superiority. This policy also less considers the community’s wish that makes them disappointed.

Kata Kunci : Kebijakan publik,Perumusan kebijakan,Obyek wisata Parangtritis,Public policy, Policy making, Parangtritis Beach