Hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis lokal dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Poso

WALENTA, Alif Y, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2008 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan apakah hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis lokal efektif untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Poso. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh adalah dari hasil wawancara mendalam. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen-dokumen resmi. Analisa data dikelompokan menurut peta isu. Bagian pertama yang dianalisis adalah isu tentang Program kerjasama kemitraan. Selanjutnya isu tentang problematika kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah dan pelaku bisnis lokal secara makro membawa efek yang positif dalam peningkatan perekonomian daerah. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2006 perekonomian daerah meningkat dilihat dari pos pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing dari pajak reklame memberikan kontribusi sebesar Rp 95.420 juta tahun 2005 meningkat menjadi Rp 121.794 juta pada tahun 2006 dan pajak parkir khusus dalam terminal (baru Thn. ini beroperasi) memberikan kontribusi sebesar Rp 1.571 juta/ bulan. Sedangkan pajak dari penerimaan sumbangan pihak ketiga memberikan kontribusi sebesar Rp 399.279 juta tahun 2005 meningkat menjadi Rp 905.568 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini terjadi merupakan bagian dari pelaksanaan program kerjasama kemitraan. Namun demikian, dijumpai kenyataan bahwa kemitraan juga masih diwarnai dengan persoalan-persoalan politik, perburuan rente, dan KKN yang dianggap sangat mengganggu pelaksanaan program kemitraan. Kesimpulan dan rekomendasi : Secara makro, program kerjasama kemitraan antara pemerintah dan pelaku bisnis lokal dinilai efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk lebih mengoptimalkan program kemitraan, pemerintah disarankan untuk (1) melakukan review terhadap peraturan daerah tentang penerimanaan sumbangan pihak ketiga yang lebih mengfokuskan pada program kemitraan; (2) membuat aturan hukum kemitraan yang saling mengikat diantara pelaku mitra; (3) membentuk semacam lembaga independen yang akan memantau dan mengontrol pelaksanaan program kemitraan sehingga masyarakat mendapat jaminan bahwa program kemitraan akan dijalankan secara professional.

This study intended to find and examine whether the partnertship relaction between the local government and local businesspersons was effective in increasing economy of Poso District. This study is descriptive-qualitative. Primary data were collected from results of indepth interview. Whereas, secondary data were collected by bibliographic study and tracing of legal documents. Data analisys was classified according to map of issues. First issue, which was analyzed, was issue of parnertship relation program. Second issue was about problems of partnership relation between the local government and local businesspersons. The results of study indicated that the partnership relation between the local government and local businesspersons had positive effects on increasing the local economy. From 2005 to 2006, the local economy increased. In terms of localoriginal income (PAD), advertisement tax contributed Rp 95.420 millions in 2005 raising by Rp 121.279 millions in 2006 and special parking tax of terminals (operating in this year) contributed Rp 1.571 millions/ month. Whereas, tax of earnings of third-party contribused Rp 399.279 millions in 2005 raising by Rp 905.568 millions in 2006. This raising was caused by part of the partnership relation program implementation. However, a reality was found thad the partnership was still intervened by political cases, corruptor hunting, and KKN (corruption, collution and nepotism) which was found to widly inhibit the partnership implementation. Conclusion and recommendation : in macro, the partnership relation program between the local government and local businesspersons was found effective to motivate the local economic growth. To optimize the partnership program, the government was suggested to (1) review the local rules on contribution earnings of third party highly focusing on the partnership program; (2) make legal rules of partnership mutually binding to partners; (3) form an independent institution which would monitor and control the partnerehip program implementation so that society was assured thad the partnership program would work professionally.

Kata Kunci : Kemitraan,Pemerintah daerah,Pelaku bisnis lokal,partnership,local government,local businesspersons