Dinamika konflik legislatif dan eksekutif dalam pengawasan pembangunan di Provinsi Gorontalo

HULUKATI, Faizal, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2008 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Konflik adalah sesuatu hal yang sering terjadi karena ketidaksamaan pendapat antara seseorang dengan orang lain. Demikian halnya di lembaga legislatif (DPRD) Provinsi Gorontalo, konflik adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari pada saat berhadapan dengan eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang dinamika konflik legislatif dan eksekutif dalam pengawasan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dinamika konflik legislatif eksekutif adalah masalah deskriptif, oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Mengutip pendapat Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Hasil penelitian berkesimpulan konflik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan dan penetapan anggaran (APBD), dalam penyusunan dan penetapan anggaran (APBD) tahun 2007, ada 5 (lima) program dan 56 (lima puluh enam) kasus. Konflik yang sering terjadi antar individu anggota DPRD dan individu eksekutif (SKPD). Sumber konflik dominan terdapat pada 3 (tiga) SKPD di Provinsi Gorontalo dengan jumlah kasus sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus yaitu : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Sosial. Dari penelusuran yang dilakukan, program yang terdapat di 3 (tiga) SKPD tersebut, mudah dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan politik. Umumnya kasus konflik terjadi karena prosedur pelaksanaanya yang tidak obyektif. Terlihat jenis kegiatan yang menjadi sumber konflik, umumnya menyangkut pekerjaan fisik dimana Pemerintah Kabupten/Kota mempunyai hak otonomi untuk kegiatan semacam itu. Diketahui pula secara tehnis operasional, masih banyak anggota DPRD yang belum memahami kegiatan secara detail dari masing-masing SKPD, ketidakpahaman inilah yang sering menimbulkan konflik. Potensi konflik berawal dari permasalahan anggota DPRD itu sendiri dalam menjalankan pengawasan terhadap anggaran. Minimnya keterampilan dan pengetahuan mengenai seluk beluk anggaran, membuat anggota DPRD tidak berdaya menghadapi eksekutif. Kondisi yang demikian itu juga telah melemahkan fungsi pengawasan legislatif, di samping karena minimnya keterampilan dan pengetahuan tentang anggaran, juga secara individu anggota legislatif tidak mau disibukan dengan berbagai macam peraturan termasuk peraturan tentang pengelolaan anggaran.

Conflict was taken place frequently since different opinion between one and another person. Such was the case at the legislative institution (DPRD) Gorontalo Province, conflict is something impossible to avoid when faced with executive. This research aims to acquire a description about legislative and executive conflict dynamics on development control in Gorontalo Province. Legislative and executive conflict dynamics are descriptive problems; therefore the kind of research was descriptive with qualitative approach. To quote Arikunto premise, the descriptive research was that trying to describe or analyze "what they are" about a variable, indication or situation. The result indicated that legislative and executive conflict on compiling and determining budget (APBD), which more often taken place was conflict between DPRD members individually and executive member (SKPD). There are 3 (three) dominant conflict sources of SKPD that are: Public Work Department, National Education Department and Social Department. From tracing what was conducted to the programs at 3 (three) SKPD, it was simple to be made as means to fulfill the political interest. It was detected as well in operational technique, there are still many DPRD members that have not understood the activities in detail from the respective SKPD, and such the situation was often triggering the conflict. The conflict defend populace aspiration that frequently defeated by both parties interest. Thus the conflict calm down and all problems become solved. The conflict potential was initiated also from DPRD members' problems in organizing the budget control function. The lack of skill and knowledge about budget details make legislative members often gave away

Kata Kunci : Konflik, Pengawasan Pembangunan, DPRD Provinsi Gorontalo, Conflict, Development Control, DPRD of Gorontalo Province