Analisis pengadaan barang dan jasa APBD-P tahun 2007 di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003

MUSARAWATI, Meili, Dr. Agus Pramusinto

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pengadaan Barang dan Jasa secara umum tujuannya adalah memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu. Sedangkan tujuan pengaturan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bagi kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis berupaya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hasil penggabungan model dari beberapa ahli yang meliputi faktor-faktor : Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat. yang semuanya sangat berpengaruh dan sesuai dengan pertanyaan penelitian penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan semua pihak dan instansi yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian berdasarkan pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa, Adanya tekanan dari pejabat atau dari kelompok premanisme kepada panitia pengadaan. Kebijakan mengadakan MoU dengan pihak kepolisian diambil karena maraknya premanisme tender pada waktu pelaksanaan pelelangan. Honorarium yang diterima oleh pihak kepolisian, tanpa melalui dokumen resmi karena tidak ada dalam anggaran kegiatan. Dengan munculnya kelompok premanisme pada setiap kegiatan pelelangan yang telah mendapat sertifikasi dari keanggotan Gapensi ini memaksakan kehendaknya tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku untuk memenangkan suatu proses pelelangan.Serta adanya jabatan rangkap PPTK dan Ketua Lelang dikarenakan masih sedikit pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan. Dengan demikian kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dikatakan berhasil, apabila Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengusahakan tidak masuknya kelompok premanisme sebagai kandidat pada kegiatan pelelangan serta melakukan pendekatan Persuasif dan menerapkan manajemen Edukatif. Meniadakan kebijakan mengadakan MoU dengan pihak kepolisian bertentangan Keppres No. 80/ 2003. Melakukan perencanaan dan pengusulan anggaran terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. BPD Gapensi Provinsi Sumsel lebih mengoptimalkan lagi peran dan fungsinya untuk membina anggotanya agar lebih profesional lagi. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Keppres No. 80/2003 kepada pegawai dan rekanan serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah yang profesional berdasarkan standar kompetensi.

In general, the procurement og goods and service is aimed to obtain goods or service, not only with a valid price, but also with an appropriate quantity and quality promptly. Whereas the objective of regulating throught Keppres No. 80 Tahun 2003 ( Presidential Decree Number 80 Year of 2003 ) is in order to make the procurement implementation, carried out eficiently, effectively, openly and competitively, transparantly, and accountably.The aim of this study is firstly to learn how effective the implementation of the Presidential Decree Number 80 Year of 2003 toward the activites of procurement in Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ( National Education Governmental of South Sumatera Province ) is, and secondly, what factors influence. In the framework of achieving the research aim, the writer attempts to discuss some factors influencing the accomplishment of implementing the Presidential Decree Number 80 Year of 2003. Such implementation has refered to the fruit of combining models by several experts consisting the following factors: human resources, the attitudes of implementors; the power and interests of executors engaged influential and appropriate to the writers research questions.The mehtod devised in this study is descriptive and quantitative approach method. Whereas the technique of collecting data is the close interview with all parties and institutions related to the activities of procurement of goods and service. The result of research base on writer obsevation at the district showing that any pressure from the employee or the gangster to the execution of auction process. The capability to performs MoU (Momerandum of Understanding) with police departement taken for many gangster at execution of auction process. The payment for police officers is done without legal document because it is not included in the budget for activity expenses. The appearing gangster in Gapensi membership such has authority to force their wills to wins the tender’s negotiation without obeying the rules. Meanwhile double position in activity operational execution official and chief of tender happens because there was still a few employer who had certification in procurement expert. The activity of goods procurement and services base on Keppres No. 80/2003 ( The Presidential Decree No. 80 year of 2003) can be said it is succesful if the activity can execute the gangster appears as candidate in tender’s activity also to do the persuasif appreximation and applicated the educative management. To erase the capability of MoU (Momerandum of Understanding) arrangement with police department because it was opposite with Keppres No. 80/2003 (The Presidential Decree No. 80 year of 2003). To do the planning and Budget advises toward programme and activity that related with goods procurement and services. BPD Gapensi of South Sumatera Province focused more in participation and the function to practice the member to be more profesional. To do the socialization activity as in The Presidential Decree No. 80 year of 2003 to the employer and partners also to increase the quality of region officers to manages the human resource of region government officers to manages the human resource of professional region government base on competent standarization.

Kata Kunci : Pengadaan,Implementasi, Procurement, Implementation