Analisis kebijakan integrasi kepemimpinan ondoafi dalam sistem struktur dan mekanisme Pemerintahan Provinsi Papua :: Studi kasus Distrik Sentani Kabupaten Jayapura

AYOMI, Daniel Sim, Prof. Dr.Nasikun

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan otonomi daerah berbasis local dengan cakupannya meliputi hak-hak masyarakat adat di bidang politik tradisional yaitu kepemimpinan Ondoafi (Adat) agar implementasi kebijakan otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai prinsip demokrasi, yang di letakan secara struktural dalam : 1) pemerintahan formal dan 2) pemerintahan adat yang di pimpin oleh Ondoafi setingkat kepala desa. Dasar acuan normatif adalah teori analisis kebijakan publik yang terintegrasi dengan kepemimpinan Ondoafi dalam system struktur dan mekanisme pemerintah Provinsi Papua dalam pengambilan kebijakan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan integrasi dimaksud dengan peran Ondoafi dalam pengambilan kebijakan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, mendalam, sambil lalu, pengamatan langsung di lapangan serta dengan memanfaatkan data-data sekunder yang relevan seperti laporan-laporan etnografi Papua, hukum adat dan sebagainya. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan integrasi kepemimpinan Ondoafi dalam system struktur dan mekanisme Pemda Papua belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini dapat dipahami orientasi berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Peran partisipasi Ondoafi sangat besar di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, namun belum ada kebijakan integrasi berupa peraturan khusus untuk mengakomodir partisipasi Ondoafi dalam perencanaan pembangunan partisipasi. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya upaya kreaktif Pemda Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, Kampung dan Distrik bersama DPRP dan MRP dalam satu presepsi untuk menyusun suatu kebijakan pemberdayaan peran Ondoafi dalam perencanaan Pembangunan Partisipasi. Tugas dan wewenang Ondoafi dalam struktur dan fungsi organisasi pemerintah adat, diterjemahkan dan diinformasikan kepada publik agar diketahui apa yang tanggung jawab seorang Ondoafi dalam kepemimpinan adat. Selain itu, perumusan kebijakan publik yang layak haruslah merupakan proses partisipasi masyarakat yang menjadi bagian yang ikut bertanggung jawab melaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam konteks implementasi program.

This research attempted to analyze the local autonomy policy based on locality including the custom community rights in traditional politic, i.e. Ondoafi leadership (custom) in order to make the implementation of special authonomy policy can be administered in line with democracy principles, structurally in the case of : 1) formal governance, and 2) custom governance lead by Ondoafi in the level similar to the head of village. Normative base is public policy theories integrated with Ondoafi leadership in structural system and govermental mechanism of Papua Province in policy making. This research was done to determine how the integrated policy in the role of Ondoafi in policy making was. This analysis was done using qualitative methodology, and the data collection technique used in this research were in depth interview, direct observation in the field and using secondary data relevant to this rsearch such as Papua ethnography reports, custom law and so on. The result of this research showed that Ondoafi leadership integration policy in the structural system and mechanism of Papua local government had not been implemented optimally. It could be understood because of the implementation of UU No. 1 Year 2001 about special autonomy for Papua Province. Ondoafi participation role was so high in executive, judicative, and legislative institutions, but there were no integrated policy such as special regulation to accommodate the participation of Ondoafi in planning the participation development. Recommendation of this research is a creative effort of Papua Province local government, Regency/City, Kampong and District government together with DPRP and MRP to unity the perception in making empowerment policy of Ondoafi role in Participation Development planning. The duty and authority of Ondoafi in custom governmental organization structure and function can be translated and informed to public especially the responsibility of Ondoafi in custom leadership. A feasible public policy formulation must be a process of planning, implementing and controlling in program implementation context.

Kata Kunci : Integrasi kepemimpinan,Ondoafi,Struktur dan mekanisme, Leadership Integration, Ondoafi, Structure and Mechanism