Kepastian hukum penanaman modal asing terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau karimun

ELVIS, Junaidi, Prof. Dr. M.Hawin, S.H., LLM

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Secara obyektif, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap PMA pada pengembangan KEK di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, yang tertuang daiam UU PMA dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang akan dibuat dalam rangka merealisasikan KEK di Indonesia. Adapun secara subyektif, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk penulisan tests PenuHs guna memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Strata Dua (S2) Bidang Hukum Bisnis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan ketiga data tersebut, penuiis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan lapangan. Didasarkan pada tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik mendasarkan pada data data kualitatif. Artinya penelitian yang menggambarkan suatu uraian deskripsi mengenai peraturan perundang-undangan seperti peraturan tentang PMA dan KEK serta kepastian hukum PMA terhadap pengembangan KEK di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun. Penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum. Kemudian secara beitahap dilakukan identifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, serta interpretasi dan konstruksi bahan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap pengembangan KEK di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun telah diatur dalam UUPM dan undang-undang terkait lainnya, namun belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Perjanjian antarPemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura sebagaimana tersebut meskipun secara aktual dapat dilaksanakan. Namun masih belum memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas dan kuat Kondisi tersebut jika dibiarkan dapat menurunkan minat PMA di Indonesia dari para penanam modal Singapura. Dampaknya, bukan tidak mungkin negara-negara lainpun mulai ragu-ragu ketika akan menamamkan modalnya di Indonesia dan secara luas jelas berdampak buruk bagi upays pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Padahal kesempatan untuk mengatasi hal itu telah terbuka dengan lebar. Masukn3ra RUU KEKI dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005-2009 dan bahkan masuk ke dalam daftar RUU Prioritas Tahun 2008 merupakan buktinya. Untuk itu, jika kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik, Penuiis yakin bahwa Pemerintah Indonesia tidak pemah serius dalam melakukan pembangunan investais di negaranya. Apalagi dalam Proplegnas tersebut dicatat bahwa pengusul atas RUU tersebut berasal dari Pemerintah.

Objectively, the aim of this study is to understand the legal security provided by the government to foreign investment companies for the development of the special economic zone in Batam, Bintan, and Karimun islands, as stated in the foreign investment law and/or other subsequent laws to be passed in order to realize the special economic zone in Indonesia. Subjectively, this study is the writer's thesis in partial fulfillment of completing master's education in Business Law at the Faculty of Law Graduate School, Universitas Gadjah Mada. The study is a normative legal research that uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. To collect the three kinds of data, the writer stuck to library and field research. Based on its objective, the research falls into descriptive-analytic category that stands on qualitative data. In this sense, the research describes laws that regulate foreign investment and the special economic zone and legal security for foreign investment in the development of the special economic zone of Batam, Bintan, and Karimun islands. The research begins by making inventory list of legal materials. Subsequently and gradually, it identifies, classifies, and makes systematization, interpretation, and construction of legal materials. The research finds that the legal security for the development of the special economic zone in Batam, Bintan, and Karimun islands has been prescribed in the investment law and other relevant laws. However, it has not been exclusively prescribed in a single law. An agreement between Indonesian and Singaporean governments, albeit actually practicable, does not provide firm and solid legal security. If left unaddressed, this condition might lead to waning interest of foreign companies, from Singapore, notably, to invest in Indonesia. AS a consequence, it is not improbable that other countries hesitate to invest in Indonesia and in a bigger scale it will have negative impact on Indonesia's economic development while in fact the opportunity to address it is there to take. The inclusion of Indonesian Special Economic Zone bill in the National Legislation Program (Prolegnas) list of 2005-2009 and even in the list of priority bills of 2008 are the evidence. In this respect, failure to take the opportunity would lead the writer to believe that the government of Indonesia never takes serious steps for the investment development. Moreover, the national legislation program notes that those who propose the bill come from the government.

Kata Kunci : Kepastian hukum,PMA,KEK