Perusahaan perseroan (Persero) dalam perspektif hukum keuangan negara

HAMBRA, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian dan penulisan masalah 5esuai judul tersebut dilakukan mengingat Perusahaan Perseroan (Persero) yang merupakan badnn hukum perdata masih sering diperlakukan dengan memasukkannya dalam lingkup berlakunya hukum publik (hukum administrasi keuangan negara). Dalam UU 19/2003 sudah sangat jelas bahwa "Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara. Sebagai sebuah badan hukum perdata, maka modalnya ditctapkan mc:rupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mengeluarkannya dari sistem pengelolaan APBN (hukum administrasi keuangan negara) untuk selanjutnya pembinaan, pengawasan dan pengelolaannya dilakukan sesuai· deng«n prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (sistem korporasi). Di sisi lain, UU 17/2003 2003 dan UU 3 1/ 1999 memasukan "kekayaan negara yang dipisahkan" menjadi salah satu unsur "keuangan negara". Hal ini kemudian menimbulkan berbaga , penafsiran mengenai status kekayaan Persero, apaJ...ah juga sebagai keuangan negara. Pandangan-pandangan mengenai status k€'kayaan Persero dalam kerangka keuangan negara, berimplikasi pula pada pandangan m..:ngenai : (i) sistem pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, (ii) penyelesaian piutang Persero, (iii) pengadaan barang danjasa oleh Persero, dan (iv) masalah kerugian Persero dihubungkan dengan tindak pidana korupsi. Untuk itul ah dcngan mctode pcnelitian sccara deskriptif analitis yang meliputi anal isa secara teoritis dan empiris yang dituangka.1 dalam tesis ini, Penulis mencoba memberi masukan yang mudah-mudahan dapat dijadikan acuan bagi penegak huknm dan insan Persero, serta para pihak yang berkepentingan dalam pe1nb inaan, pengawasan dan pengelolaan Persero. Kata Kunci : Persero, kekayaan Perscro, kckayaan ncgara ctipisahkan, keuangan negara, k~ru g ian ncgara

State Owned Enterprises is one formed of the company which in one decade ca.1 proved to hold out his existences in the middle of thC' dynarr ic economic blooming. But It can not be deny that State Owned Enterprises (SOE) status as a company whose belonging of the State have many special obst'lcles and defiences. The research and writing of my thesis is about State Owned Enterprises (SOE), specifically on state finances prespective, arranged by the reason, that is as a civil corporation, the treatment of SOE often counted it in the public law (administrative Jaw - state finances law). The Act Number 19/2003 about SOE, it's so clearly to declare that "Persero is a SOE which have the form of limited liability company whose all or 51% of the shares owns by the State. As a civil corporati(•n, so the SOE capital dicided constitutes and come from ,he state assets separation. The mean of the separation is to go out flCJm the APBN management system (administrative law - state finances law), furthermore the founding, oversight/control and the management are carry out appropriate with the healthy company principles (corporations system). In the other side, The Act Number 17/2003 and Number 311 1999 clas! ify "the separated state assets" to be the one of "the state fin ance" elements. Later, that matter make various interpretations about the company assets status, "is the Persero assets include in the state finances?". The opinions about the Persero assets status in the state finances framework made the implication to the opinions about : i) the separated state assets management system; ii) the "Pe1sero" credit arrangement; iii)the goods and services procurement, and iv) the connection of the Persero financial loss with the corruption act. Finnnaly, with the de:;criptive analysis which pervade of theoritical and empirical analys is on this thesi s, I have the great expectation that it can use as the input and discourse for law upholders and users. Keywords Persero, Persero assets, the separated state assets, the state finances, State financial loss

Kata Kunci : Persero,Kekayaan persero,Kekayaan negara dipisahkan,Keuangan negara,Kerugian negara