Evaluasi program pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) pada Pemerintah Propinsi Gorontalo

MOGE, Romi, DR. Erwan Agus Purwanto, M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Kinerja aparatur pemerintah daerah safl ini merupakan hal yang mendasar bagi peningkatan pelayanan publik. Propinsi Gorontalo yang terbentuk tahun 2001 telah menerapkan program Tunjangan Kinezja Daerah (FICO) sebagal upaya untuk peningkatan kineija aparatut Permasalahannya adalab apakah program TKD dapat meningkatkan kineja aparatur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Unnik mcnggambarkan pelaksanaan program Tulijangan Kineija Daerah (TKD) di Provinsi Gorontalo dan (2) Untuk menganalisis dampak Program Tunjangan Kineija Daerah (“UCD) path aparat pemerintah Provinsi Gorontalo, sebeluni dan sesudah penerapan program tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalab kuantitatif melalui pendekatan pre Experimental desaign (One-Shot Case Siu4y). Tekník pengambilan Sanglel Purpossive Proporsiona! Samping dengan jumlah responden 60 orang PNS dan teriaga honor di Sekretariat Daerah Propinsi Gorontalo. Data diperoleh melalul kuisioner dan depth Interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintab Provinsi Gorontalo ‘telah menerapkan kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) melalui Peraturan Gubernur No 45 tahun 2005 lentang Peinberian Tunjangan Kinerja Daerah. (2) kebijakan TKI) mempunyai dampak yang signifikan terbadap Kineçja Aparatur Pemerintah Daerah, bai ini ditunjukan oleb meningkatnya kineija sebeFurn dan sesudah diterapkannya TKD. Aspek pemabantan atas tupoksi mengalami peningkatan skor dan 4,07 menjadi 4,71, Inovasi meningkat dan 3,93 inenjadi 4, 69, kecepatan keija dan 3.98 menjadi 4, 68, aspek keakuratan kerja clati 3, 85 merijadi 4,56, aspek kerjasama 4,03 menjacli 4,77. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya pelaporan sistem Penilaian kineija secan berkala terliadap atasan atau Badan Kepegawalan daerah (sebagaimana lampiran dalam Pergub 45 tahun 2005), terbadap pelaksanaan TKD di masing-masing unit keija yang disertal dengan pengawasan dan penciptaan suasana kondusif dalam melaksanakan kewajiban sebagal aparatur daerah.

The work performance or the current regional governmental is fundamental fix the improvement of public services. The Gorontalo Province founded in 2001 has applied the Regional Work Performance Subsidy (RWPS) as an effort to improve the work performance of the officers. The problem is whether the RWPS program can really improve it. The research aims to (1) depict the performance of program in The Gorontalo Province and (2) analyze the impact of RWPS towards the officers of Gorontalo Province, before and after the application. The method used in the research is quantitative method through the pre experimentai design approach (one-shot case study). The sampling technique is Purposive Proportional Sampling and the respondents are 60 government officers and employees paid in honorarium in the Office of Gorontalo Province. Data were gathered through questionnaire and depth interview. The result shows that (1) the government of Gorontalo Province has applied the RWPS policy through the Governor Regulation Number 45 issued in 2005 on the RWPS. (2) The RWPS policy impacts significantly towards the work performance of the Regional Government Officers, showed in the improving performance before and after RWPS. The comprehension aspect on main duty and function is increasing in the score from 4,07 to 4,71, innovation aspect from 3,93 to 4,69, work rate aspect from 3,98 to 4,68, work accuracy aspect from 3,85 to 4,5 6, and cooperation aspect from 4,03 to 4,77. The research recommends the necessity of good report on the RWPS in every unit along vith supervision and the making of supporting working environment in carrying out the duty as regional officers.

Kata Kunci : Kebijakan,Tunjangan kinerja daerah,TKD,Kinerja