Implementasi konvensi internasional terhadap Undang-Undang Paten

HAKIM, Abdul, Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LLM

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Paten memberikan perlindungan bagi Invensi yang didaftarkan oleh Pemohon Paten. UU Paten di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda adalah Oktroiwet 1910, namun setelah Indonesia merdeka aturan tersebut tidak dapat dipergunakan karena bertentangan dengan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Oktroiwet 1910 pemberian paten kewenangannya berada di Octrooiraad Belanda. Setelah Indonesia merdeka pernah memiliki tiga UU Paten yaitu UU Nomor 6 Tahun 1989, UU Nomor 13 Tahun 1997 dan UU Nomor 14 Tahun 2001. UU Nomor 6 Tahun 1989 mengacu pada ketentuan konvensi Paris. Indonesia telah meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997. UU Paten tersebut tidak mengacu Strasbourg Treaty dan Budapest Treaty karena Indonesia tidak meratifikasi kedua Perjanjian tersebut. Namun dalam aturan pelaksana UU Paten ini mengacu pada kedua Treaty di atas. Kemudian UU Nomor 13 Tahun 1997 mengacu pada Persetujuan TRIPs karena pada tahun 1994 Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 yang salah satu lampirannya adalah Persetujuan TRIPs. UU Paten tersebut juga mengacu pada konvensi Paris. Strasbourg Treaty meski belum diratifikasi menjadi acuan dalam UU Paten ini. Budapest Treaty menjadi acuan dalam peraturan pelaksana UU Paten ini. UU Nomor 14 Tahun 2001 mengacu pada Persetujuan TRIPs, konvensi Paris dan Strasbourg Treaty. Aturan pelaksana UU Paten ini mengacu pada Budapest Treaty. Strasbourg Treaty dan Budapest Treaty belum diratifikasi Indonesia. Peranan Paten dalam transfer teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan nasional dilakukan melalui perjanjian lisensi maupun lisensi-wajib. Namun kita jangan hanya mengandalkan transfer teknologi, tetapi menemukan Invensi baru atau pengembangan teknologi yang kita transfer sangat penting sehingga Indonesia tidak tergantung dengan teknologi dari luar negeri.

Patent represent the part of Intellectual Equity. Patent give the protection for Invensi registered by Patent Applicant. Patents Act going into effect in Indonesia at epoch of Dutch colonization is Oktroiwet 1910, but after Indonesia independence the order cannot be utilized because opposing against Section of II of transitory regulation of UUD 1945. Oktroiwet 1910 power gift of patent reside in the Octrooiraad Dutch. After Indonesia independence have owned three Patents Act that is Patent Act Number 6 Year 1989, Patent Act Number 13 Year 1997 and Patent Act Number 14 Year 2001. Patent Act Number 6 Year 1989 relate rule of Paris Convention. Indonesia have ratified Paris Convention with the Decision of Number President 24 Year 1979 which is revised with the Decision of Number President 15 year 1997. This Patent Act do not relate the Strasbourg Treaty and Budapest Treaty because Indonesia do not ratify second of the agreement. But in order of this executor Patent Act relate second of Treaty above. Then Patent Act Number 13 Year 1997 relate TRIPS Agreement because in the year 1994 Indonesia ratify the Organizational Forming of World Commerce Agreement by Act Number 7 Year 1994 which is one of its enclosure is TRIPS Agreement. This Patent Act also relate Paris Convention. Strasbourg Treaty even not yet been ratified to become the reference in this Patent Act. Budapest Treaty become the reference in this Patents Act executor regulation. Patent Act Number 14 Year 2001 relate TRIPS Agreement, Paris Convention and Strasbourg Treaty. This Patents Act Executor order relate Budapest Treaty. Strasbourg Treaty and Budapest Treaty not yet been ratified by Indonesia. Patent Role in transferring worthwhile technology for the national development of conducted through agreement of license and also compulsory license. But we don't only rely on to transfer the technology, but finding new Invention or technology development which we transfer of vital importance so that nation this is not be technological irrespective from outside country.

Kata Kunci : konvensi internasional, Undang-Undang Paten, convention international, patents acts