Investigasi dan analisis empiris praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah :: Studi pada kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

MISRA, Fauzan, Dr. Eko Suwardi, M.Sc

2008 | Tesis | S2 Akuntansi

Selama satu dekade terakhir, reformasi akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan telah diadopsi di berbagai negara. Banyak penelitian telah mencoba untuk menjelaskan reformasi akuntansi. Beberapa diantaranya fokus terhadap isu pengungkapan tetapi sangat terbatas studi-studi yang mencoba untuk menjelaskan reformasi akuntansi pemerintahan yang menekankan pada isu teknis akuntansi dan transparansi. Penelitian ini ingin menguji sampai pada tingkatan mana praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada indeks kepatuhan yang berisi isu-isu teknis akuntansi dan transparansi. Isu-isu teknis akuntansi meliputi elemen-elemen yang sifatnya terkait dengan akuntansi keuangan, seperti kelengkapan, pisah batas, klasifikasi dan akurasi mekanis. Isu-isu transparansi meliputi elemen-elemen untuk mengecek transparansi, ketepatan waktu, kelayakan, keterbacaan dan kebermanfaatan informasi yang disediakan. Penelitian ini juga menguji pengaruh dari variabel-variabel yang tercakup dalam kondisi sosioekonomi, faktor politik, profesionalisme birokrasi internal dan insentif monitoring dan permintaan eksternal terhadap praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel tersebut adalah ukuran pemerintah daerah, kesejahteraan, kemandirian keuangan, kompetisi politik, dukungan terhadap eksekutif (bupati/walikota) terpilih, disiplin ilmu staf akuntansi, pelatihan akuntansi staf, kekuatan legislatif dan pengaruh pemerintah pusat. Data-data diperoleh dari pegawai pemerintah daerah, website resmi pemerintah daerah, website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan sumber-sumber lain yang relevan. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi dengan software SPSS versi 16 for windows. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah masih berada pada level 72,11%. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pelatihan akuntansi dan pengaruh pemerintah pusat mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah tetapi ukuran, kesejahteraan, kemandirian keuangan, kompetisi politik, dukungan terhadap eksekutif terpilih, disiplin ilmu staf akuntasi dan kekuatan legislatif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik akuntansi keuangan pemerintah daerah.

During the last decades, public sector and governmental accounting reforms have been adopted in many countries, including Indonesia. Many researches have done to explain governmental accounting reforms. Several of them focus on disclosure issue but there are limited studies that attempt to explain governmental accounting reforms emphasized on the technical accounting and transparency issues. This study wants to examine in what extent local government financial accounting practices based on compliance index contains of technical accounting and the transparency issues. Technical accounting issues include elements typically related to financial accounting, as the completeness, the cut-off, the classification and the mechanical accuracy. The transparency issues include elements checking the transparency, timeliness, adequacy, readability and the usefulness of the provided information. It also examines the influence of variables included in socio-economics condition, political factors, internal bureaucracy’s professionalism and monitoring incentive and external demand factors toward local government financial accounting practices. These variables are local government size, local government wealth, financial autonomous, political competition, supports to selected executive (regent/mayor), education major of accounting staff, accounting training, legislative power and central government’s influence. Data were collected from officers of local government, local government official website, The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK-RI) official website and other relevant sources. The data then analyzed using regression analysis with SPSS Version 16 for windows software. The result of this research in general shows that local government financial accounting practice is still in the 72,11% level on average. It is also shows that training and central government have significant influence toward local government accounting practices but local government size, local government wealth, financial autonomous, political competition, supports to selected executive, education major and legislative power have no significant influence toward local government financial accounting practices.

Kata Kunci : Pemerintah daerah,Praktik akuntansi keuangan,Indeks kepatuhan,kondisi sosioekonomi, Local Government, Financial Accounting Practice, Compliance Index, Socioeconomic condition, Political Factor, Professionalism, Monitoring and External demand.