Efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara

HARIANTO, Teguh, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian tentang “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara” ini ingin mengungkapkan secara lebih mendalam lagi tentang efektivitas pelaksanaan hukum pidana terhadap pengembalian kerugian negara dan usaha yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Kejaksaan Agung RI Jakarta. Lembaga tersebut banyak memiliki dokumen yang lengkap untuk diteliti, khususnya tentang pelaksanaan hukum terhadap terpidana atau mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi yang menunggak melakukan pengembalian kerugian negara. Sebagai bahan data sekunder, dokumen-dokumen tersebut dapat melengkapi data-data yang ada untuk dianalisis. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan para terpidana atau mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi, jaksa, pengacara, praktisi hukum maupun pihak yang terkait lainnya Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, baik dari hasil kajian pustaka maupun hasil wawancara. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak efektif untuk mengembalian kerugian negara; (2) optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara non-litigasi dan litigasi.

The research of “Law Enforcement Effectivity for Corruption Penal to Return the State Loss” is purposed to find out deeply about implementation the law enforcement effectivity to the corruption for payment the state loss by penal system. This research also wants to show you how to optimal the payment of the state loss. The research was taken place at Corruption Court and Attorney General Office, Jakarta. This institution saves many documents to be researched, especially about decision related with penal law enforcement that implemented to the corruption penal for payment of the state loss and the effort to optimal for return the state loss. The data were needed to complete others for analysis. Primary data can be taken from direct interview with corruptors, judges, lawyer, law practice, and related case person. The research type is normative law and done qualitatively. Normative law approach is based on law norms. Qualitative research is purposed to analysis the data that had collected, whether library data or interview data. The research found that: (1) the penal law enforcement is not effective to return the state loss from corruptor; (2) the optimal kinds to return the state loss are by litigation and non-litigation way.

Kata Kunci : Aktifitas penegakan hukum,Tindak pidana korupsi, Law Enforcement, Corruption Penal