Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

ZULFIANI, Anita, Prof. Emmy Pangaribuan, S.H

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat upaya pembuktian perkara kepailitan dalam Pengadilan Niaga. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang lebih menekankan pada penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pengaturan mengenai Kepailitan mengalami beberapa kali perubahan sehingga menimbulkan perbedaan terhadap proses pembuktian perkara kepailitan di Pengadilan. Perbedaan itu diantaranya adalah : ada atau tidaknya definisi kepailitan, syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya kepailitan, Pengadilan yang berwenang untuk memutus kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, prosedur pengajuan kepailitan, proses persidangan, dan tenggang waktu proses kepailitan. Untuk lebih memperjelas mengenai perbedaan dalam penerapannya penulis menganalisis beberapa putusan kepailitan, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Nomor:01/1992/PDT.P/KEPAL Tanggal 9 Oktober 1992, Putusan Pengadilan Niaga Nomor:10/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Oktober 1998, Putusan Pengadilan Niaga Nomor:41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 03 September 2007, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 075K/Pdt.Sus/2007 tanggal 22 Oktober 2007. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui faktor penghambat upaya pembuktian perkara kepailitan dalam Pengadilan Niaga, diantaranya adalah : kurangnya pengetahuan hakim tentang peraturan yang berkaitan dengan kepailitan dapat menyebabkan kesalahan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pailit, serta kurangnya ketelitian hakim dalam memeriksa perkara kepailitan dapat menyebabkan kekeliruan penerapan hukum dalam memutus perkara pailit.

The title of this research is Evidence of Bankruptcy Before and After the Act Number 37 of 2004. The research was conducted to get answers for the following questions: 1) How is the evidence of bankruptcy before and after the Act Number: 37 of 2004 about the Bankruptcy and Debt Payment Obligation Delay? 2) What factors do inhibit the attempt of evidence on bankruptcy case in the Commerce Court? The method of this research was the juridical normative one more emphasizing on the literary study that was supported by the field study. From the research, it was concluded that: 1) The evidence of bankruptcy before and after the Act Number: 37 of 2004 are: On behalf of the evidence of bankruptcy based on Faillissementsverordening only verified the situation that debtor can not pay their debt, and that there is an application for bankruptcy from creditor and also that the creditor ask for the debt fulfillment. On the evidence of bankruptcy based on The Government Regulation as Act Substitute Number 1 of 1998, based on sumir (clear cut cases) or simple way, only verified a fact or situation that debtor only have two or more creditors, and did not pay at lease one debt that must be paid on period of time and debtable. On behalf of bankruptcy case based on Act Number 37 of 2004, in a simple way, only verified that debtor have two or more creditor and did not pay at lease one debt that must paid on period of time and also debtable. In that case it is not necessary to prove that the debtor not able to paid their debt and does not matters that they did not pay the debt because of the incapability or did not have a will to paid the debt. 2) The factors that inhibiting the attempt of evidence on bankruptcy case in the Commerce Court are: the people’s lack of knowledge on the regulation concerning the bankruptcy can result the society didn’t understand about bankruptcy; the commerce court only exist in several city, that inhibiting the verification and completion the case which the parties are far from the court whose having the authority to decide that bankruptcy case.

Kata Kunci : Pembuktian kepailitan,Perbedaan,Undang ,Undang Kepailitan, evidence of bankruptcy, difference, Bankruptcy Acts. 1 Law