Perlindungan hukum terhadap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) di sektor kehutanan

HUTABARAT, Poltak Hasiholan, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang IUPHHK pada HTI yang berbadan hukum perseroan terbatas yang dimiliki oleh pelaku usaha PMA dipandang dari PP.6/2007 jo. PP.3/2008 dan peraturan perundang-undangan terkait dan konsekuensi yuridis dan alternatif penyelesaian permasalahan atau hambatan yang dialami oleh pelaku usaha PMA di bidang HTI khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas dalam permohonan dan pelaksanaan IUPHHK di bidang HTI tersebut. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengkaji ketentuan pada PP.6/2007 jo. PP.3/2008 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permohonan dan pelaksanaan IUPHHK di bidang HTI bagi pelaku usaha PMA yang berbadan hukum perseroan terbatas. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan data sesuai permasalahan, kemudian disistematisasi dan selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa masih terdapat ketentuan-ketentuan pada PP.6/2007 jo. PP.3/2008 yang dapat dianggap sebagai penghambat pelaksanaan penanaman modal asing di bidang HTI oleh pelaku usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas. Keadaan ini tentunya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PP tersebut yaitu deregulasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

This research aim is to understand the protection law to IUPHHK holder at HTI which formed as limited liability company owned by PMA observed by PP.6/2007 jo. PP.3/2008 and relevant rule/regulation, the juridical consequence, the alternative of solutions for barriers/problems faced by perpetrator of PMA in HTI especially its formed as limited liability company in IUPHHK implementation and permit application in the HTI. This research is done through document review, that is clause of PP.6/2007 jo. PP.3/2008 and other regulation which related to the implementation and permit application of IUPHHK in HTI, which is especially applied for foreign direct investment/PMA in formed as a limited liability company. Data analysis is done qualitatively, that is by classifying data according to problems, systematization, doing analysis hereinafter, then getting conclusion. Pursuant to result of the research it is known that still there are several clause on PP.6/2007 jo. PP.3/2008 are considered as a barrier for the implementation and permit application in HTI to foreign direct investment/PMA. This situation is of course disagree with the PP purposes and objectives that are; deregulation of rules in order to improve going concern of national development growth rate through strategic steps that able to push growth of investment; acceleration of forest plantation development, controlling of forest degradation, and improvement of national economy of is including economics of society in and about/around forest area.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,Penanaman Modal Asing, Law Protection, The License to Commercialy Utilize Timber, Foreign Direct Investment