Kebijakan menteri perindustrian tentang bantuan dalam rangka restrukturisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil ditinjau dari Agreementon Subsidies and Countervailing Measures World Trade Organization

NUGROHO, Agustinus Riyanto Heru, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kebijakan Menteri Perindustrian RI No. 27/M-IND/PER/3/2007 tentang bantuan finansial dalam rangka restrukturisasi permesinan industri TPT sesuai dengan ketentuan Agreement on SCM-WTO dan upaya yang dilakukan Dep. Perindustrian mengantisipasi negara anggota WTO yang dirugikan sebagai akibat dari timbulnya kebijakan tersebut serta kebijakan dimaksud layak untuk dipertahankan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, selain itu juga dilakukan penelitian lapangan yang menelaah dan mengkaji data primer yang diperoleh dari nara sumber yang kompeten terutama Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Luar Negeri, Perwakilan Tetap RI di Jenewa. Sedangkan hasil penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran dan penjelasan analisis bahwa Permen Perindustrian tersebut secara ekplisit aksesnya hanya terbatas pada bantuan finansial dan hanya diberikan terbatas pada kelompok perusahaan TPT, walaupun tidak secara luas memungkinkan untuk diberikan keseluruh industri di Indonesia, maka program bantuan finansial tersebut merupakan subsidi yang bersifat spesifik (specific subsidy) dalam pengertian Pasal 2.1 SCM Agreement. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kewajiban notifikasi berkaitan dengan Permen Perindustrian dan berusaha memberikan pertimbangan yang penuh simpati dan kesempatan yang cukup untuk melakukan konsultasi apabila terjadi tuntutan dari negara lain. Selanjutnya, walaupun masalah efisiensi energi untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik, tidak secara spesifik tercantum dalam kebijakan Permen Perindustrian No: 27/MIND/ PER/3/2007, namun niatan untuk menggunakan persyaratan mengenai lingkungan tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum pada Pasal 8 SCM tentang penentuan non actionable subsidy. Pasal 31 SCM menyatakan selambat-lambatnya 180 hari sebelum berakhir, Komite meninjau implementasi dari kebijakan yang telah dikonsep maupun dalam bentuk kebijakan yang telah dimodifikasi untuk periode selanjutnya dengan maksud menentukan apakah dapat diperpanjang pelaksanaannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Permen Perindustrian RI No: 27/M-IND/PER/3/2007 merupakan subsidi yang bersifat Actionable, sehingga sangat dimungkinkan program bantuan tersebut dapat dikenakan Countervailing Duty (CVD) atau dapat dijadikan sebagai dasar oleh anggota WTO lainnya untuk melakukan suatu gugatan, bilamana terjadinya kerugian yang sangat serius atau mengakibatkan adanya penghapusan atau pengurangan keuntungan sebagai dampak dari actionable subsidy yang ditimbulkan.

The aim of this research was to find out the policy of the Industrial Minister of Indonesian Republic No. 27/M-IND/PER/3/2007 concerning the Assistance in the Framework of the Purchase of Machines and Equipment of the Textile and Textile Product Industry in compliance with the provision of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) and efforts done by ministry of industry in anticipating the country members of WTO which were lost out in consequence of that policy and that policy was worth defending. This research used a yuridical normative approach, that is, the research which emphasizes a literature research to obtain secondary data, besides that, the researchers do the observation that analyze and examine primary data that is obtained from resource competence person particulary Ministry of Industy and Trade, Ministry of foreign, Permanent Mission of Republic Indonesia in Geneva. Whereas, the research finding was descriptive analysis, i.e. giving the analysis description and explaination that the access of the Industrial Minister’s rule was explicitly limited only on the financial assistance may only be applied for by limited group of enterprises, namely, textile and textile product manufacturers and is not broadly available to all Indonesian industry. Therefore the financial assistance programme constitutes a specific subsidy within the meaning of Article 2.1 of the SCM Agreement. Besides, efforts done by the Government of Indonesia was doing the notification duty on occasion of the Industrial Minister’s rule and trying to give in sympathy consideration and precisely chances to do the consultation if there were claims from other member. Furthermore, although the problem of the energy efficiency to create a better condition of the environment was not specifically put in the policy of the Industrial Minister’s rule No. 27/MIND/ PER/3/2007, but the intention to use the requirements of that environment will be consideration for five years, as it was put in Article 8 SCM Agreement about the determination of non actionable subsidy. Article 31 of the SCM Agreement stated that at the furthest of 180 days before the end, the committee on Subsidies and Countervailing Measures reviewed the implementation of the policy had been designed as well as in the form of policy had been modified for the next period which aimed at determining whether the implementation could be overstay or not. The result of research indicate that the rule of the Industrial Minister of Indonesian Republic No. 27/M-IND/PER/3/2007 about the Assistance in the Framework of the Purchase of Machines and Equipment of the Textile and Textile Product Industry was actionable subsidy, so it was very enabled that the financial assistance programme was liable of countervailing duty (CVD) or could be a basis by the other WTO members to do a claim if there was a serious loss or causing the deprecation or decompression of the profit as consequence of the actionable subsidy.

Kata Kunci : Restrukturisasi permesinan,Tekstil SCM agreement,WTO, Restructuring on Textile Machine of SCM Agreement