Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehubungan dengan adanya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

ADI, Meilan Utomo, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Penagihan Pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan terutama apabila terjadi sengketa Pajak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan Penagihan Pajak dengan surat paksa dan terutama apabila terjadi sengketa pajak. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta atau kenyataan di lapangan dan kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan pustaka. Data primer diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif eksploratif untuk memperoleh gambaran secara faktual, sistematis dan akurat mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa dan sehubungan dengan adanya sengketa Pajak. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, kesimpulannya adalah bahwa Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Faktor penghambat pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah faktor intern berupa management administrasi di bidang perpajakan yang ada belum dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku terutama terhadap wajib Pajak penunggak Pajak, selain itu bahwa dengan adanya pemecahan KPP terdapat wajib Pajak yang masih simpang siur dalam hal kewenangan penagihan pajaknya sedangkan faktor ekstern yaitu Penanggung Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya yakni terjadinya bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2006 dan Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau masalah kemampuan keuangan penanggung Pajak selain itu adanya sengketa Pajak yang belum ada keputusannya.

This research aims at knowing whether the implementation of tax addiction has been appropriate with law 19, year 2000 about tax addiction with warrant, especially if there is a tax dispute and knowing what the factors which can pursue the implementation of tax addiction with warrant and especially in the event of tax dispute. This research is the research of Yuridis Sociologist, it is the research based on facts or the reality in the field then it is equipped with the secondary law materials consisting of bibliography. Primary data were obtained from the field using the systematically-organized interview then it was analyzed using descriptive of explorative to obtain factual, accurate and systematic picture about the implementation of tax addiction with warrant and referring to the existence of tax dispute. Having done the research and discussion, the conclusion is that tax addiction with warrant has not been implemented yet according to the stipulation. The obstacles of the implementation of the tax addiction with warrant is the internal factor in the form of the administration in taxation area that has not been implemented as the stipulation towards taxdodger payer, beside that with the existence of tax office solution, there is a taxpayer who is still confused in the case of addiction authority of the tax where as external factor is the taxpayer has the situation outside his authority that is namely the happening of earthquake natural disaster in Yogyakarta at May 2006 and taxpayer finds difficulties liquidity or finance ability problem of tax underwriter beside that the existence of tax dispute which has not finish yet.

Kata Kunci : Penagihan pajak,Sengketa pajak, tax addiction, tax dispute