Tinjauan atas tindakan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak :: Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pontianak

WARMAN, Rusdi, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh pemahaman tentang batasan pengertian penanggung pajak dan pertanggungjawaban penanggung pajak dalam pelunasan hutang pajak, aspek hukum yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian sengketa atau gugatan penanggung pajak, dan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu sengketa atau gugatan penanggung pajak terhadap proses penagihan pajak seperti pelaksanaan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, dan pengumuman lelang. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, difokuskan dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai bahan penelitian utama di samping itu di dukung dengan penelitian lapangan sebagai upaya untuk mengumpulkan bahan pelengkap guna menyempurnakan penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian diharapkan dapat melukiskan keadaan objek masalah yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh berkaitan dengan tindakan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak (studi kasus di KPP Pontianak). Hasil penelitian menunjukan pengertian penanggung pajak lebih luas daripada wajib pajak. Penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak. Aspek hukum yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian gugatan penanggung pajak terhadap proses penagihan pajak yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak adalah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila terjadi sengketa antara pejabat yang berwenang dengan wajib pajak atau penanggung pajak maka sengketa tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Pajak.

The research aims at identifying, analyzing and obtaining understanding on the definition scope of taxpayer and the responsibility of taxpayer in the settlement of tax loan, legal aspects which supposed to be applied in dispute settlement or lawsuit from the taxpayer, and the authority of Pontianak County Court in examining, administering justice and deciding a dispute or lawsuit from taxpayer in the process of tax collection by issuing Force Letter, Confiscation Letter, and notification of auction. The research is conducted through normative juridical approach, focused on library study as the primary data. Besides, a field study is also carried out as an effort to collect secondary data in order to complete the research. The research results are expected to draw descriptive analytic picture, which can draws the condition of examined object entirely and systematically based on the data obtained in relation with legal measures taken by Pontianak County Court in examining, administering justice, and deciding tax dispute (case study in Pontianak Tax Service Office). The research results show that the definition of taxpayer is much wider than enlisted taxpayer. Taxpayer is a person or a body who is responsible for tax loan settlement. Legal aspect that supposed to be done in the settlement of taxpayer lawsuit on the process of tax collection conducted by the Directorate General of Taxes is legislative regulation in taxation. If a dispute occurs between an authorized officer and enlisted taxpayer or taxpayer, the dispute has to be settled in Tax Court.

Kata Kunci : Penanggung pajak,Sengketa pajak,Pengadilan pajak,Taxpayer,Tax Dispute,Tax Court