Disparitas penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana desersi dan dampaknya terhadap penegakan hukum TNI :: Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

HERDJITO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tindak pidana desersi atau meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus yang dilakukan anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari data yang ada setiap tahunnya menduduki rangking ke-1 diantara tindak pidana lainnya dan penjatuhan pidananya oleh Hakim dalam kasus yang sama selalu hukumannya berbeda-beda mulai dijatuhi hukuman satu bulan hingga dua puluh bulan untuk yang saat di sidik dan di periksa di Pengadilan Terdakwa ada dan hadir, sedangkan yang saat di sidik hingga disidangkan tidak hadir hingga lebih enam bulan di putus In Absentia / tanpa hadirnya Terdakwa, di putus juga berbeda-beda dari hukuman dua bulan ditambah dipecat hingga satu tahun empat bulan di pecat. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum di Satuan TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Alasan penjatuhan hukuman yang berbeda menurut hukum karena alasan yuridis dan alasan non yuridis yaitu latar belakang yang berbeda–beda dan juga karena lamanya meninggalkan dinas juga berbeda-beda. Untuk mengurangi terjadinya disparitas yang terlalu jauh, maka peran hukum militer mempunyai standar atau patokan pemidanaan dan melihat yurispundensi. Karena dengan disparitas yang terlalu jauh/mencolok akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi para Terdakwa yang dampaknya terhadap anggota TNI yang merasa dirugikan akan tidak menghargai hukum . Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kritik masukan pada aparat penegak hukum khususnya Hakim agar dalam menjatuhkan putusan mempunyai standar pemidanaan sehingga disparitas pidana tidak terlalu jauh dan para Hakim agar sebelum menjatuhkan putusan melihat lebih dulu yurispundensi yang ada dan dalam menjatuhkan putusan disertai pertimbanganpertimbangan yang lengkap dari segala segi demi keadilan dan kepastian hukum serta menegakkan rasa keadilan . Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini selain menggunakan penelitian hukum empiris juga melakukan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum sehingga mendapat gambaran yang lebih jauh tentang masukan-masukan yang akan diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa angka disparitas pidana sangat mencolok sekali sehingga timbul ketidakadilan bagi Terdakwa dan angka desersi sulit untuk diturunkan sehingga penegakan hukum belum maksimal dilakukan hakim. Diharapkan hakim ke depan mempunyai standar dalam menjatuhkan pidana yang sama untuk mengurangi disparitas pidana meskipun disparitas akan tetap terjadi namun diharapkan disparitas ke depan tidak akan mencolok sekali.

Desertion crime or leaving official duty without permission of the Captain of Unit more then thirty days continuously carried out by soldier in Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta from the existing data, annually is in the first rank among other crimes and the punishment by the judge in the same case is always different from one to two months for the accused and suspected in the present and attends of Defendant Court. Meanwhile, those who do not attend when investigated until courted for more that six month is decided as Absentia/without the present of defendant. It is punish differently also, from two months plus fired to one year and four months and fired. This could affect the establishment of law in National Army in Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. The reason of different punishment according to law is juridical reason and non juridical reason, different background and also because of the length of leaving the official hour is also different. To reduce the disparity, the role of military law/court marshal has standard on criminality and jurisprudence, because of too far disparity will cause inequity for the defendant, whose effect will be the member of soldier. The goal of this study was to give input for authorized parties, especially judge so that in punishing someone he or she has standard so that the criminal disparity was not too far and the judges could see first the existing jurisprudence and making a decision accompanied with complete considerations from all sides for the sake of justice and law establishment and fairness. The approach used in this study, besides using empirical law study, also used direct interview with law enforcer so that the writer could get further view about inputs to study. The result of the study showed thet the disparity of crime is significant so that there was inequity for the defendant and the desertion is hard to reduce so that the law establishment was not maximal carried out by the judge. It is expected that the judge in the future has standard in making the same decision to reduce criminal disparity, although the disparity will still happen but the disparity is expected not to be significant.

Kata Kunci : Disparitas Desersi Dilmil II,11 Yogyakarta, Desertion Disparity Dilmil II-11 Yogyakarta