Perlindungan hukum bagi pengguna short messages service (SMS) atau layanan pesan pendek berlangganan (subscription SMS) dari content provider

YUSUF, As'ad, Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pengguna short messages service (SMS) atau layanan pesan pendek berlangganan (Subscription SMS) dari Content Provider bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum pengguna short messages service atau SMS berlangganan (subscription SMS) untuk dapat lepas dari kesewenangan pihak content provider. Untuk mengetahui posisi hukum operator telekomunikasi sebagai penyelenggara infrastruktur telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai pengawas dan regulator, dan content provider sebagai pelaku usaha serta untuk mengetahui apakah ketentuan hukum yang ada telah mengakomodasi permasalahan ini sehingga pihak pengguna layanan dapat terlindungi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan pula penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum pengguna short messages service atau SMS berlangganan (subscription SMS) untuk dapat lepas dari kesewenangan pihak content provider sudah ada dan sampai sekarang dipakai adalah Peraturan-peraturan yang ada dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang bertugas untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan berbagai hal di bidang telekomunikasi, yang di dalamnya juga sudah mengatur tentang perlindungan konsumen. Bagi konsumen yang merasa dirugikan dan/atau ditipu dapat melakukan pengajuan gugatan ganti rugi kepada pihak content provider atau operator telekomunikasi. Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Posisi hukum BRTI dengan operator telekomunikasi dan content provider adalah subyek dan obyek hukum. Ketentuan hukum yang mengatur permasalahan bidang perlindungan hukum pengguna short messages service atau SMS berlangganan (subscription sms) dari content provider saat ini sudah mengakomodasi permasalahan ini sehingga pihak pengguna layanan dapat terlindungi, meskipun peraturan yang ada masih bersifat umum.

The research aims at discovering legal protection for Short Messages Services (SMS) or Subscription SMS users in order to be released from the despotism of the content provider, identifying the legal positions of telecommunication operators which function as the infrastructure telecommunication organizer, identifying the legal position of Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) which functions as supervisor and regulator, and identifying the legal position of content provider which acts as the agents of business, as well as at identifying the significance of the available regulation in accommodating the case aforementioned which will bring the service users protection. The research belongs to a normative juridical research which examines legal basis, legal principles and legal system by conducting library study to obtain secondary data. A field study aiming at obtaining primary data directly from the research subject was also carried out to support and complete secondary data. The research ressults reveal that the form of legal protection for SMS or Subscription SMS users to be free from the despotism of the content provider are already available and implemented under the regulations subsisted on Civil Law, The Act No.8 Year 1999 on Consumer Protection, and Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) which performs the duty of organizing, supervising, and controlling various aspects in telecommunication, including any aspects deals with consumer protection. The consumers who has been deceived and/or has been harmed can claim for indemnity to the content provider and telecommunication provider. The procedures and completion of the claim should be done based on the enforced regulation. The legal position between BRTI and telecommunication operators and content provider are the legal subject and legal objects. Despite the fact that the available regulations dealing with legal protection for SMS or Subscription SMS users from the content provider are still general, they have accomodated the available cases, which inevitably bring the service users protection.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen,Layanan pesan pendek berlangganan (subscription SMS),Content provider,Consumer protection, Subscription Short Messages Services, Content Provider