Pembatalan sertifikat hak atas tanah melalui keputusan pengadilan dan implikasi administratifnya

SINAMBELA, Paultar Paruhum, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang sangat penting namun dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah dan sertifikat. Penyelesaian sengketa tentang sertifikat dilakukan melalui gugatan. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Putusan pengadilan inilah yang akhirnya dapat membatalkan sertifikat yang telah dikeluarkan. Pembatalan sertifikat melalui proses pengadilan membawa implikasi tersendiri khususnya dalam bidang administratif. Implikasi ini tidak terlepas dari pelaksanaan putusan pengadilan oleh para pejabat administrasi khususnya pejabat kantor pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Proses pembatalan sertifikat pada dasarnya diawali dengan adanya gugatan di pengadilan. Gugatan tersebut timbul sebagai bentuk penyelesaian sengketa tentang sertifikat. Gugatan tentang sengketa sertifikat dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Implikasi administrasi pembatalan sertifikat merupakan wujud pelaksanaan dari putusan hakim karena ada sengketa tentang sertifikat baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Certificate is an important evidence of land ownership, but in the fact the dispute of land ownership still are happened. Dispute settlement of certificate will be done by lawsuit. The lawsuit can be proposed to Administrative Court or District Court. The Court Decree can make certificate will be voided. Annulment of certificate through court process will make implication especially in administrative field. This implication related execution of court decree will be done by administrative officer especially land affair officer. This research is done by library research and field research. This research use primary data and secondary data. The result of this research is the process of annulment of certificate is started by proposed a lawsuit to court. The lawsuit of certificate dispute will be settled through administrative court and district court. Administrative implication as annulment of certificate is a form of execution of court decree because the settlement of dispute of certificate is done in the administrative court or district court.

Kata Kunci : Pembatalan sertifikat,Keputusan pengadilan,Implikasi administrasi, annulment of certificate, court decree, administrative implication