Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut Undang-Undang Kepailitan di PT Artika Optima Inti

ZULFIANI, Desi, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam rangka mengetahui langkah-langkah hukum pemberesan harta pailit PT.Artika Optima Inti melalui mekanisme pelelangan umum menurut ketentuan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan lelang yang berlaku, serta hambatanhambatan yang dihadapi oleh Kurator dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Jakarta I atau disingkat KPKNL Jakarta I, perlu dilakukan penelitian untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan makalahmakalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan, yang dilakukan dua tahap yakni pertama tahap penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan alat yang digunakan adalah studi dokumen yaitu mempelajari peraturan dalam bidang hukum yang menjadi obyek penelitian dan Kedua tahap penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan Pejabat Lelang di KPKNL Jakarta I dan pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum dianalisis data mentah terlebih dahulu dikumpulkan, diseleksi kemudian diperiksa kelengkapannya dan kejelasannya, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memberikan gambaran yang bersifat komprehensif. Dari hasil penelitian di KPKNL Jakarta I dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah hukum pemberesan harta pailit PT.Artika Optima Inti melalui pelelangan umum di KPKNL Jakarta I, berjalan dengan baik tanpa hambatan yang signifikan dan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU dan ketentuan lelang yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara No.02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

In order to examine the legal framework of the bankruptcy settlement of PT.Artika Optima Inti based on formal auction mechanism and the barriers faced by Curator and State Auction Office Jakarta I (KPKNL Jakarta I), it is important to conduct the research to find the problem solvers. The research is characterized by analytical descriptive study that tends to use juridical and normative approach. In this approach, the secondary data such as laws and regulations, legal literatures and journals and also primary data that generated from interview are used to handling out the problems comprehensively. Research result from the field KPKNL Jakarta I and Commercial District Court Jakarta Pusat, it can be concluded that legal settlement of bankrupty of PT.Artika Optima Inti bankrupt have been conducted pursuant to the Bankrupty Law; the Law number 37 year 2004 regarding to postponement of obligation of debt payment i.e article 185 sentence (1) and the Ministry Finance decree No.40/PMK.07/2006 on Guideline to Auction Execution; and also the Regulation of Directorate General State Asset Management and Auction .No.02/Pl/2006 on Technical Guide of Execution Auction.

Kata Kunci : Bankruptcy settlement,Asset bankruptcy,Formal auction,Pemberesan, Harta Pailit, Pelelangan Umum