Peranan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dalam upaya penegakan hukum sengketa perdata penyelesaian pembayaran uang pengganti

LOPA, Achmad, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian tentang “Peranan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Dalam Upaya Menegakan Hukum Sengketa Perdata Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti” ini ingin mengungkapkan secara lebih mendalam lagi tentang pelaksanaan hukum terhadap terpidana atau mantan terpidana korupsi yang menunggak pembayaran uang pengganti (PUP). Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkapkan lebih jauh lagi instrumen hukum yang digunakan untuk penyelesaian tunggakan PUP tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Agung RI Jakarta. Lembaga penuntutan ini banyak memiliki dokumen yang lengkap untuk diteliti, khususnya tentang pelaksanaan hukum terhadap terpidana atau mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi yang menunggak pembayaran uang pengganti. Sebagai bahan data sekunder, dokumendokumen tersebut dapat melengkapi data-data yang ada untuk dianalisis. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan para terpidana atau mantan terpidana kasus korupsi, jaksa, pengacara, praktisi hukum maupun pihak yang terkait lainnya Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh, baik dari hasil kajian pustaka maupun hasil wawancara. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) upaya yang dilakukan oleh JAM DATUN dalam rangka penyelesaian tunggakan PUP adalah dengan cara litigasi dan nonlitigasi; (2) instrumen hukum yang dipakai oleh Jaksa Pengacara Negara untuk mengeksekusi tunggakan PUP adalah Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum), Pasal 1234 KUH Perdata (wanprestasi), Pasal 1918 KUH Perdata (akibat putusan perkara pidana) dan Pasal 1335 KUH Perdata serta Pasal 1266 KUH Perdata (kebatalan).

The research of “The Junior Attorney General in Administrative and Civil Legitimate in the Effort to the Law Enforcement on Civil Dispute to Close the Payment of Restitution” is aimed to find out deeply about implementation the law enforcement to the corruption penal and ex-corruption penal for payment of restitution outstanding. Then, this research want to show you what kinds of law instruments that implemented to the corruption penal and ex-corruption penal for payment of restitution outstanding. The research was taken place at Attorney General Office, Jakarta. This institution saves many documents to be researched, especially about decision related with law enforcement that implemented to the corruption penal or ex-corruption penal for payment of restitution outstanding. The data were needed to complete others for analysis. Primary data can be taken from direct interview with judges, lawyer, law practice, and related case person. The research type is normative law and done qualitatively. Normative law approach is based on law norms. Qualitative research is purposed to analysis the data that had collected, whether library data or interview data. The research found that: (1) the Junior Attorney General in Administrative and Civil effort to clear the corruption penal and ex-corruption penal for payment of restitution outstanding are in the litigation and non-litigation way; (2) the law instruments that used by the State Lawyer to execute the corruption penal and ex-corruption penal for the payment of restitution outstanding are: Article 1365 Civil Code (against the law matter), Article 1234 Civil Code (default), Article 1918 Civil Code (penal decision matter), Article 1335 Civil Code and Article 1226 Civil Code (annulment).

Kata Kunci : Penegakan hukum,Tindak pidana korupsi,Pembayran uang pengganti, Law Enforcement, Corruption Penal, Payment of Restitution