Pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan sabo sam pada tanah eks bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang

LAKSANA, Idam, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan SABO DAM pada tanah eks bencana Gunung Merapi, menganalisis akibat-akibat yang timbul dari pelaksanaan konsinyasi pada pelaksanaan pembayaran ganti kerugian bagi instansi pemerintah yang memerlukan tanah, bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan SABO DAM dan pihak-pihak lain yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan konsinyasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan sosiologis dengan perspektif penelitian berupa penelitian dampak hukum, yang terdiri dari penelitian peraturan-peraturan, kepustakaan dan lapangan. Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data primer adalah dengan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk pembangunan SABO DAM pada tanah eks bencana Gunung Merapi adalah termasuk dalam kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan, dan pada tahapan proses pengadaan tanah sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 diketemukan permasalahan berupa tidak diketahuinya pemilik hak atas tanah secara pasti karena adanya peristiwa bencana Gunung Merapi yang berakibat pada berubahnya tanda-tanda kepemilikan tanah dan akibatakibat lainnya. Proses pengadaan tanah ditempuh dengan pelaksanaan konsinyasi sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. 2. Pelaksanaan konsinyasi pada pengadaan tanah untuk pembangunan SABO DAM menimbulkan akibat hukum bagi instansi pemerintah yang memerlukan tanah berupa ketidak pastian proses administrasi pengadaan tanah, dan kepastian kepemilikan hak atas tanah yang digunakan untuk pembangunan, dan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait adalah ketidak pastian pengakuan hak atas tanah.

The research aims at identifying, analyzing and describing the implementation of replacement consignment in land provision for SABO DAM construction on the land of ex Merapi volcano disaster, analyzing the effects emerged from the implementation of replacement consignment for government institutions which need land, for the surrounding society where SABO DAM was constructed as well as other parties who suffered from both direct and indirect effects of the consignment implementation. The research adopts sociological approach by employing legal effects perspective, which consists of analysis on regulations, library and field study. The method of collecting the primary data is conducted through observation and interview, whereas secondary data are obtained through the materials in the form of regulations and documents. Purposive sampling is chosen as the sampling method of the research. The research results show that: 1. the land provision conducted in SABO DAM construction on the land of ex Merapi volcano disaster belongs to the criterion of land provision for public, of which the location is not moveable, and of the land provision stage as subsisted in Regulation of President No 36 Year 2005 which has been replaced by Regulation of President No 65 Year 2006. Based on the Head of BPN (National Land Affairs Agency) Regulation No 3 Year 2007, there are some problems found such as the unknown owner of the land title due to the Merapi volcano disaster which results in the changes of signs indicating land ownership and others. Land provision is carried out by the consignment implementation based on Clause 48 Article (1) Head of BPN Regulation No 3 Year 2007. 2. Consignment Implementation on the land provision for SABO DAM construction brings legal effect on governmental institutions which need land. These legal effects are in the forms of uncertainty in land provision administration, uncertainty in land title ownership on the lands used for the construction, and uncertainty on the acknowledgement of land title for the society and related parties.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Konsinyasi, Hak Atas Tanah, Land Provision, Consignment, Land title