Perlindungan hukum antidumping bagi industri domestik terkait dengan antidumping duties dalam mengantisipasi era pasar bebas (free trade) di Indonesia

MALRANO, Edrianto, Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum antidumping terhadap industri dalam negeri Indonesia. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan antidumping yang terjadi akibat lemahnya perangkat hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas objek yang hendak diteliti berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, yurisprudensi, dan berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum antidumping terhadap industri dalam negeri. Untuk melengkapi data normatif, maka dilakukan juga penelitian empiris yang menghasilkan data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum antidumping dapat dilakukan dengan tindakan pengenaan Bea Masuk Antidumping, tindakan Safeguard serta sosialisasi-sosialisasi instrumen antidumping yang dilaksanakan oleh KADI – KPPI di bawah koordinasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Keuangan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan antidumping terkait dengan faktor perangkat hukum, faktor pihak pemerintah, faktor dunia industri dan faktor pihak luar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proteksi antidumping yang telah ada, belum mampu memberikan hasil yang maksimal seperti yang kita kira. Jika masalah ini tidak ditangani segera, maka ini akan menjadi masalah serius kedepannya dan tentu saja hal ini akan menyebabkan kehancuran industri nasional Diharapkan pemerintah secepatnya melakukan perbaikan terhadap perangkat hukum antidumping yang telah ada. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih untuk hal ini, karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang, terutama pada AFTA 2010. Jika hal ini dapat dilaksanakan, maka kepastian hukum akan tercapai, dan para pengusaha tidak perlu kuatir lagi dalam menjalankan bisnisnya.

The research aims to find implementation of the law protection of antidumping for Indonesia domestic industry. What effort that we can do in order to anticipate the problem that exist because the tool of law weakness. This research used normative juridicial approach. Normative juridicial approach was used aiming to discuss the objects going to be observed in the form of regulation, agreement, jurisprudence, and several law meanings related to law protection for domestic industry problem. To complete normative data, therefore this reasearch also used empiris approach to result field data. The result of this research shows that the law protection of antidumping to be able with the act of antidumping duties, the act of safeguard and also with socialitations antidumping instrument that has been given by KADI – KPPI under coordination Departemen Perindustrian dan Perdagangan also Departemen Keuangan. Efforts that we can do in order to anticipate the problems related with the tool of law factor, government factor, world industry factor and ekstern factor. The result of this research that the law protection of antidumping that has been exist, are not able to give maxsimum result as we expected. If this problem does not fixed in atau hurry, then it will become atau serious problem in the future and absolutely this thing will give national industry a major damage. It is suggested to the government to immediately do reparation especially for the antidumping tool of law that has been exist. The government must give a more attention in this thing, because this things have related with the Indonesia economics future, especially in AFTA 2010. If these things have been done, then the law sureness will be existing, and all the businessman will not be worry anymore in doing their own business.

Kata Kunci : Antidumping,Industri domestik, Antidumping, Domestic Industry