Implementasi Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku

RANBALAK, Sebastianus, Prof. H. Soehino, S.H

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini meneliti model pemilihan Kepala Daerah sebagai implementasi pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku, tentunya dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu penelitian ini akan meneliti apakah model pemilihan Kepala Daerah secara langsung berdasarkan pasal 56 -119 undang-undang tersebut sesuai amanat konstitusi dan apa hambatanhambatan serta upaya-upaya yang ditempuh dalam pelaksanaannya di Kapubeten Maluku Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data primer, data sekunder dan data tertier didapat dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan nara sumber. Data penelitian selanjutnya dianalis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian Impelentasi pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung di kabupaten Maluku Tenggara Barat, mengalami kontradiktif antara Konstitusi dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004. pemaknaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis tidak berafiliasi pada konsep pemilihan kepala daerah secara langsung karena merujuk pada perintah pasal 1 Ayat(2) dan Pasal 22E UUD 1945. konsep pemilihan kepala daerah didasarkan pada konstitusi dan karakteristik negara kepulauan yaitu demokrasi perwakilan dan bersandar pada model demokrasi pluralis (pemilihan kepala daerah secara tidak langsung) sebagaimana halnya kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan daerah kepulauan. Hal demikian untuk menhindari terjadinya pemahaman politik identitas (primordialisme) yang sempit dan membahayakan keutuhan negara kesatuan.

This research investigates the Head of local governor election model as the implementation Article 18 section 4 constitution of 1945 in Maluku Tenggara Barat district of Maluku Province, with the existence of legal number. 32, year 2004 about the local government, from that reason this research will investigate the governor election model directly based on article 56-119 of UU as a constitution instruction and what the difficulties and effort which is taken in election Maluku Tenggara Barat district. This research is a normative juridical and this research tends to the libraries documents. Data collected is primary data, secondary data, and tertiary data get from the survey by interview with the correspondences. The data will analyze using qualitative method. The result of the implementation research of article 18 section 4 contitution of 1945 in governor election in Maluku Tenggara Barat district, have a contradictive between constitution and legal number.32. of 2004. Meaning of the governor election, regent, mayor as a leader in local government is elected by democratic not in affiliation toward the election concept which is directly elected because according to the instruction of article 1 section 2 and of article 22E constitution of 1945. The governor election concept based on constitution and characteristic as an archipelago that is a representative democracy (indirectly governor election) as well as maluku tenggara barat district which is the archipelago district. That thing to avoid understanding identity politic happen (primordially) tightly and dangerously the unity of nation

Kata Kunci : Model demokrasi dalam UUD 1945,Pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokrasi pluralis, democratic model in constitution of 1945, governor election directly and Pluralist Democracy