Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Biak Numfor

SURANTO, Toto Eko, Prof. H. Soehino, S.H

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam suatu regulasi bidang perundang-undangan yaitu peraturan daerah mengenai penyelenggaran pemerintahan desa di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini mempunyai tujuan deskriptif, untuk mendeskriptifkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tujuan kreatif, untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan dan tujuan inovatif, untuk menemukan upaya Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi kendala tersebut. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Biak Numfor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah belum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa dan belum dilakukannya pemilihan Kepala Desa sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas dengan mengeluarkan Surat Bupati sebagai pedoman dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam menentukan kebijakan karena belum adanya Peraturan Pemerintah dan belum terbentuknya Peraturan Daerah Khusus / Peraturan Daerah Provinsi. Sementara upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan berupaya send iri untuk mendapatkan Peraturan Pemerintah dan mendesak Pemerintah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah Khusus / Peraturan Daerah Provinsi. Selain dari pada itu Pemerintah Kabupaten membentuk Peraturan Bupati.

The purpose of this research is to study the policy of local government in a form of legislative regulation i.e. local regulation on the implementation of village government in Biak Numfor Regency. It is descriptive, i.e. to describe the policy made by the government of Biak Numfor in implementing a government at village level; creative, i.e. to find out obstacles faced by the Local Government in terms of making policy; and innovative, i.e. to explore efforts by the Local Government in handling the obstacles. A main problem faced by the local government of Biak Numfor Regency is that the People Consultative Assembly at the Village Level was not established and an election for the Head of Village not carried out yet. Therefore, The Local Government is necessary to be firm in making the policy formulated in a form of local regulation based on law Number 32/2004. The policy to handle the problem in question is by issuing the Decree of Regent as guidance in terms of establishing the People Consultative Assembly at the Village Level. In fact, a main obstacle in making the policy was that the Local Regulation and the Special Local Regulation or the Provincial Local Regulation was not made yet. As a result the Local Government of Biak Numfor Regency has sought by it self to make the Governmental Regulation and insisted the Provincial Government to establish the Special or Provincial Local Regulation. In addition, the Local Government has also made the Decree of Regent.

Kata Kunci : Kebijakan,Pemerintah daerah,Pemerintahan, Policy, Local Government, Village Government