Analisis formulasi dana alokasi umum desa untuk mengatasi ketimpangan fiskal :: Studi kasus di Kabupaten Sleman, DIY

SAMBODO, Deny Purwo, Dr. Bagus Santoso, M.Soc.Sc

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan fiskal di Kabupaten Sleman dan menyusun formula Dana Alokasi untuk Desa (DAUD) sebagai solusi mengatasi ketimpangan fiskal tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi. Data primer dikumpulkan dengan kuesioner untuk mendapatkan persepsi responden atas tujuan dan pembobotan variabel yang digunakan dalam formula distribusi dan pemanfaatan DAUD. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan fiskal vertikal di Kabupaten Sleman cukup serius dibuktikan dengan rendahnya rasio pendapatan seluruh desa dengan total pendapatan kabupaten senilai 0,05 (setengah persen). Angka tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintahan desa sangat rendah, dan sangat tergantung pada bantuan transfer dari pemerintah kabupaten. Hasil analisis juga menemukan bahwa belanja transfer dari Pemerintah Kabupaten kepada desa yang selama ini diberikan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Ini ditunjukkan indeks Williamson dan koefisien variasi yang relatif tinggi yaitu sebesar 0,58 dan 0,55. Hal ini membuktikan bahwa pembagian dana transfer tanpa formula yang berbasis pada pendekatan celah fiskal (fiscal gap) berdampak pada timbulnya ketimpangan fiskal horizontal atau ketimpangan fiskal antardesa. Formulasi DAUD yang menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan variabel terbukti mampu menurunkan adanya ketimpangan fiskal. Hal ini dibuktikan dengan turunnya koefisien variasi dan indeks Williamson menjadi 0,43 dan 0,44 serta mampu meningkatkan rasio antara total pendapatan seluruh desa dengan total pendapatan kabupaten menjadi 0,09. Pembobotan dengan metode AHP menghasilkan variabel jumlah penduduk mempunyai bobot 10 persen, jumlah penduduk miskin mempunyai bobot 14 persen, luas desa mempunyai bobot 12 persen, jarak rata-rata mempunyai bobot 8 persen, jumlah dukuh mempunyai bobot 8 persen, pendapatan asli desa mempunyai bobot 19 persen, baku pajak bumi dan bangunan mempunyai bobot 13 persen dan luas tanah kas desa mempunyai bobot 16 persen. Berdasarkan persepsi responden, penelitian juga menemukan bahwa pemanfaatan DAUD untuk belanja infrastruktur dan pengembangan ekonomi lebih penting dibandingkan dengan belanja sosial dan rutin pemerintahan

This research is intended to disclose fiscal imbalance in Sleman Regency as well as to assemble formula for Village’s allocated fund (DAUD) for solving the imbalance. The research was based on secondary data collected from several institutions. Primary data was collected via questionnaire form in order to gain respondents’ perception toward the aim of the research as well as toward variable weighting which are apply in the formula for DAUD’s distribution and disbursement. Result of the analysis shows that the vertically fiscal imbalance in Sleman Regency is very stern which is proved by stumpy rate of ratio of whole village total income against regency total income stand only for 0.05. The ratio reveals that the stage of financial independence of the village government is very low thus highly depending on the fund aid transferred by the kabupaten government. The analysis also found that transfer expenditure of the Sleman Regency to villages these days are not based on justice and even principles yet. It’s shown by the results of relatively high of Williamson’s index and the coefficient of variant i.e. 0.58 and 0.55. Then, it’s been proved that the distribution of transferred fund without any formula allegedly based upon fiscal gap’s approach had led to occurrence of horizontally fiscal imbalance or among villages imbalance. DAUD’s formula under Analytical Hierarchy Process (AHP) method for each variable value has been validated to put the horizontal fiscal imbalance lower. It’s showed by the declining of coefficient of variant and Williamson’s index to be 0.43 and 0.44 furthermore able to amplify the ratio between whole village’s total income and kabupaten total income to 0.09. By using AHP method, variable of population is valued as 10 percent, population of the poor is as 14 percent, area of the village is as 12 percent, average distance is as 8 percent, number of counties is as 8 percent, village’s netincome is as 19 percent, standard of property and building’s tax is as 13 percent and village owned land is as 16 percent. Based toward respondent’s perception, the research also found that the disbursements of DAUD for economic infrastructure expenditures are more important than social and government’s routine expenditures.

Kata Kunci : Ketimpangan fiskal,Formula distribusi,Prioritas pemanfaatan,fiscal imbalance,distribution formula,disbursement priority