Formula alternatif alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009

MBUKA, Yulia Yasinta, Dra. Sri Handaru Yuliati, M.B.A

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung ketimpangan fiskal antardesa dan menyusun formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah PBB dan jumlah komunitas desa yang ada di Kabupaten Ende. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ende (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pusat Statistik (BPS) Ende, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Bagian Pemerintah Desa (BAPEMDES), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan, dan kecamatan se Kabupaten Ende. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu untuk menghitung ketimpangan fiskal antardesa dengan menggunakan indeks williamson yang menggambarkan semakin meratanya pendistribusian ADD, sedangkan untuk merumuskan formula ADD yang disesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Hasil penelitian menetapkan pembobotan variabel berdasarkan Surat Edaran Mendagri, menghasilkan nilai rata-rata indeks williamson terkecil Formula ADD dibagi dalam tiga alternatif di mana untuk alternatif pertama jumlah ADD yang dianggarkan sama dengan jumlah aloaksi dana bantuan sesuai dengan Keputusan Bupati No 103 Tahun 2007 yakni sebesar Rp6.327.708.000,- dan dibagi ke setiap desa se Kabupaten Ende dengan alokasi dana terendah sebesar Rp27.168.000,- dan setelah adanya formula ADD alternatif pertama maka jumlah alokasi dana terendah yang diterima oleh desa adalah sebesar Rp23.236.504,- Dengan menggunakan formula alternatif pertama ada 176 desa mengalami penurunan jumlah bantuan yang diterima dan sebanyak 35 desa mengalami kenaikkan jumlah dana yang diterima bila dibandingkan dengan alokasi dana pada tahun 2007, dan formula alternatif kedua menghasilkan dana sebesar Rp9.445.849.668,- sedangkan apabila menggunakan formula ADD alternatif ketiga menghasilkan dana alokasi sebesar Rp15.413.698.620,- apabila dengan menggunakan alternatif alternatif 3 maka semua desa mengalami penambahan jumlah dana yang diterima. Hasil dari ketiga formula alternatif tersebut memberikan gambaran semakin meratanya pendistribusian ADD perkapita dan semakin mengecilnya ketimpangan antardesa. Hal ini dilihat dari nilai Indeks Williamson masing-masing desa yang lebih banyak mendekati angka 0 (nol) apabila dibandingkan dengan alokasi dana selama ini. Meratanya pendistribusian ADD juga terlihat dengan menurunnya rata-rata nilai Indeks Williamson dari 0,0375 menjadi 0.0304

The objective of the research is calculating the fiscal inequality between subdistricts and creating formula for Alokasi Dana Desa (ADD) or Sub-district Fund Allocation using variables related to sub-district characteristic, such as poverty, education, health, affordability, population size, area size, PBB numbers and subdistrict community number in Ende Regency. The secondary data was derived from Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ende (BPKAD) or the Committee for Financial Management of Local Asset of Ende Regency, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BPPEDA) or Committee for Local Developmental Planning, Badan Pusat Statistik (BPS) or statistics Indonesia, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) or Committee for Sub-district Society Empowerment, Bagian Pemerintah Desa (BAPEMDES) or Division for Sub-district Authorities, Health Service, National Educational Service, Local Revenue Service, Population Service and districts in Ende Regency. There are two analysis tools: Williamson index, which describes the increasingly equal ADD distribution, is used to calculate fiscal inequality among sub-districts. The other tool is was used to formulate ADD adapted to the official statement of minister of domestic affairs no. 140/640/SJ of 2005 on sub-district Fund Allocation from Regency Authorities to Sub-district ones. The result shows the variable weighing, on the basis of official document of Domestic Affairs Minister, producing the smallest value of smallest Williamson index of ADD Formula divided into three alternatives. The first alternative is budgeted ADD, which has the same amount with fund allocation determined by the verdict of Regent of Ende Regency No 103 of 2007, that is Rp6,327,708,00 and distributed to each village in Ende Regency, with the smallest fund allocation is Rp27,168,00. After the implementation of first alternative ADD formula, the sum of smallest fund allocation received by each sub-district is Rp23,236,504. By using first alternative formula, 176 sub-villages receive reduced amount of aid and 35 subdistricts receive increased fund, compared to those of 2007. The second alternative ADD formula produces allocation fund of Rp9,445,849,668, while using the third alternative ADD formula yieldes fund allocation of Rp15,413,698,620. By using the third alternative, the whole sub-districts receive the increased fund. The result of the third alternative formula describes the increasing equality in ADD. Distribution per capital and reducing inequality among sub-districts. This can be seen from the value of Williamson Index of each sub-district, which is nearly (zero) compared to the past fund allocation. The distribution equality of ADD is shown by the reducing means of Williamson Index value, from 0.0375 to 0.0304.

Kata Kunci : Alokasi dana desa,Ketimpangan fiskal,Sub-district Fund Allocation,Fiscal Inequality