Penetuan formulasi alokasi dana desa (ADD) dan pengalokasian peruntukannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA) di Kabupaten Lahat tahun 2008

ANDESDI, Yoyon, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Kebijakan desentralisasi harus disertai desentralisasi fiskal untuk mengurangi horizontal imbalance yaitu memperkecil ketimpangan antardaerah sehingga dibutuhkan formula yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan fiskal horizontal antardesa, penentuan formulasi alokasi dana desa (ADD) dalam mengatasi ketimpangan fiskal antardesa, merancang simulasi ADD yang lebih proporsional serta merumuskan arahan pengalokasian peruntukan ADD dalam APBDESA di Kabupaten Lahat dengan menggunakan variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa dari data sekunder instansi terkait. Alat analisis yang digunakan yaitu formula ADD sesuai dengan SE Mendagri No. 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, dan untuk mengukur ketimpangan fiskal antardesa digunakan indeks williamson. Data primer juga digunakan dalam penelitian ini untuk menjaring persepsi para pemangku kepentingan atau stakeholders dalam rangka mencari bobot final masing-masing desa dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan dibuat dua struktur hierarki permasalahan pertama desentralisasi fiskal ADD kedua arahan pengalokasian peruntukan (ADD) dalam APBDESA. Hasil penelitian dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menghasilkan nilai rata-rata indeks williamson lebih kecil dan stakeholders secara memberikan prioritas lebih besar pada variabel kemiskinan 0,20 persen, yang terkecil adalah jumlah unit komunitas dusun 0,03 persen. Untuk arahan pengalokasian peruntukan ADD dalam APBDESA ada perbedaan persepsi stakeholders terhadap formula Perbup. Penelitian ini mengunakan dua alternatif pertama besaran ADD sama dengan formula Perbup yang setiap desa menerima sama rata yaitu Rp36.780.000,00. Setelah menggunakan formula Analytic Hierarchy Process (AHP) alternatif pertama sebanyak 228 desa mengalami penurunan penerimaan dana dan 129 desa mengalami peningkatan dana. Dengan alternatif pertama dana terkecil Rp27.088.922,00 dan terbesar Rp69.304.000,00. Untuk alternatif kedua dana yang terkecil Rp45.940.145,00 dan terbesar Rp117.553.628,00. Kedua formula memberikan gambaran semakin rendahnya ketimpangan fiskal horizontal antardesa, hal ini terlihat dari indeks williamson yang lebih banyak mendekati 0 (nul) jika dibandingkan dengan formula Perbup Lahat dan ini terlihat dari menurunnya indeks williamson dari 0,0279 menjadi 0,0227.

Policy of decentralization must be accompanied decentralization of fiscal to lessen horizontal imbalance that is minimizing imbalance of among villages causing is required correct formula. This research aim to study imbalance of horizontal fiscal among villages, determination of formulation of allocation of countryside fund (ACF) in overcoming imbalance of fiscal among villages, designs simulation ACF which more proportional and formulates guide on allocation of allotment of ACF in APBDESA in Regency Lahat by using variable relating to countryside characteristic from related institution secondary data. Analyzer applied that is formula ACF as according to SE. Mendagri No. 140/640/SJ The year 2005 subject Compass ACF from the Government Regency toward village Government, and measure fiscal imbalance of among villages is applied index williamson. Primary data also applied in this research to net perception of stakeholders for the agenda of looking for final weight each countryside with method analytic hierarchy process (AHP) and made two problems hierarchy structures firstly decentralization of second ACF fiscal guide on allocation of allotment (ACF) in APBDESA. Result of research with method Analytic Hierarchy Process ( AHP) yields smaller williamson index average value and stakeholders in gives bigger priority at poorness variable of 0.20 percent, smallest is number of orchard community units 0.03 percent. For guide on allocation of allotment of ACF in APBDESA there are difference of perception stakeholders to formula Perbup. This research applied two first alternatives of magnitude ACF equal to formula Perbup which every countryside receives is same flattened that is Rp36,780,000.00. After using formula Analytic Hierarchy Process ( AHP) first alternative 228 countrysides experiences degradation of acceptance of fund and 129 countrysides experiences improvement of fund. With first alternative of smallest fund of Rp27,088,922.00 and the biggest of Rp69,304,000.00. For second alternative of smallest fund of Rp45,940,145.00 and the biggest of Rp117,553,628.00. Both formulas gives picture increasingly the low of imbalance of fiscal horizontal among villages, this thing seen from index williamson which closing is more 0 ( nul) if it is compared to formula Perbup Lahat and this seen from lowering of index williamson out of 0,0279 becoming 0,0227.

Kata Kunci : Alokasi dana desa,Ketimpangan fiskal,Indeks Williamson,Allocation Of Countryside Fund,Fiscal Imbalance,Williamson Index.