Peran dan tanggungjawab majelis pengawas daerah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Kota Yogyakarta

HIA, Radiusman, Sularto, SH., CN., MH

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Majelis Pengawas Daerah di Kota Yogyakarta sudah melaksanakan peranannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bagaimanakah tanggungjawab Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan nara sumber. Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Yogyakarta, dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun pelaksanaan tanggungjawab Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Yogyakarta masih kurang baik, yangmana dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah mengalami berbagai kendala yakni sumber daya manusia yang kurang memadai khususnya dari kualifikasi dan wibawa, keterbatasan anggaran, Majelis Pengawas Daerah yang berkantor di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang mendapat image kurang baik dari masyarakat sehingga kegiatan pengawasan tidak maksimal, dan hambatan psikologis yakni adanya unsur senioritas menyebabkan tim Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan enggan memeriksa Notaris yang lebih senior.

This research aimed to know whether the Regional Supervisory Committee in Yogyakarta Municipality has conducted its role as had been stated by the Law Number 30 of 2004 on Notary’s Occupancy and how is the responsibility of Regional Supervisory Committee in conducting supervision toward the execution of notary’s occupation in Yogyakarta Municipality. This research was conducted by sociological juridical approach. Data used in this research were primary and secondary data. Primary data was gained from interview with source persons and respondents. Secondary data was gained by exploring legal sources which has characteristic of primary, secondary and tertiary. Entire data gained then was analyzed qualitatively. The result of this research showed that the execution of Notary’s supervision by Regional Supervisory Committee in Yogyakarta Municipality in conducting its role has been appropriate with had been stated by the Law Number 30 of 2004 on the Notary’s occupation. Meanwhile the execution of Regional Supervisory Committee’s responsibility in conducting supervision toward the execution of Notary’s occupation in Yogyakarta Municipality is lack of goodness, where in this matter Regional Supervisory Committee had various barriers, i.e. inappropriate human resources in particularly perceived from the qualification and esteem, limited funding, Regional Supervisory Committee on social instituted achieve not well opinion from society, Until supervision activity becomes not maximum reach. And there was seniority element causing Regional Supervisory Committee team didn’t do their ability in supervision to inspected Notary with having senior level.

Kata Kunci : Peran, Tanggungjawab, Pengawasan, Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Role, Responsibility, Supervision, Notary, Regional Supervisory Committee