Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris selaku pejabat umum sehubungan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kota Banjarmasin

SERIASIH, Niluh Gede, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian tesis adalah untuk Mengkaji Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif terhadap Jabatan Notaris yang tercantum dalam Undang – undang Jabatan Notaris dan mengkaji kedudukan Majelis Pengawas sebagai pelaksana dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan bahan utamanya berupa peraturan perundang- undangan serta konsepkonsep yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, dengan tipe penelitian berupa interpretasi terhadap pasal-pasal yang tidak jelas pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Temuan yang didapat bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah . agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, sehingga Notaris tidak melakukan pelanggaran dalam jabatannya. Dalam menjalankan tugas Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi perdata dan sanksi administartif kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi perdata dijatuhkan atas tuntutan para penghadap jika akta yang dibuat Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sedangkan sanksi administartif dapat bersifat preventif maupun represif. Penjatuhan sanksi represif kepada Notaris, hanya oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan berupa (I) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau (2) pemberhentian dengan tidak hormat. Di Banjarmasin Majelis Pengawas Daerah, ada beberapa kasus tetapi yang sampai ke Majelis Pengawas Wilayah hanya satu kasus dan itu juga tidak diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah alasan Majelis Pengawas Wilayah lebih mementingkan pembinaan dan bimbingan kepada Notaris.

The aim of this research is to analyze civil and administartive sanctions of notary public stated in UUNJ and examine the duty of Majelis Pengawas ( Supervisiory Council ) as the executor from the Ministry of Law and Human Rights to control Notary Publics. This research study will use the method of yuridical normative law study, a research that will mainly analyse regulations of the legislation and concepts which are related to the Notarial Duty and the type of the research study is interpretation of the legislation articles which are not clearly stated in the related legislation. It is the found that the control towards Notary Publik done by the Supervisory Council of District and Province efectively made the Notary Publics concern with all conditions which are to do with their Notarial duties. Notary Publics for the sake of the safety of publik interets, would not against the law. The Supervisory Council has the right to give civil and administrative sanctions to a Notary Public if he / she is proven has done a violation of the regulations. Civil sanction is given based on indicment from a claimant if the notarial document issued by the Notary Public is furtive or illegal, whereas administrative sanction could be preventive or repressive. The repressive sanccition given to the Notary Publik will only be done by the Province Supervisory Council ( MPW ) based on a report from the District Supervisory Council ( MPD ). The sanction from the MPW could be a verbal warning or a written one. The written warning in a final sanction : it could be ( 1 ) 3 up to 6 month suspension ( 2 ) permanent dismissal.There are some cases taken in hand by the MPD in Banjarmasin, but only one which is reported to the MPW and the sanction given is the administrative one because MPW prioritizes professiona l building and guidance given to Notary Publics

Kata Kunci : Majelis pengawas,Notaris,Sanksi perdata dan administrasi, Supervisory Council, Notary Public, Civil and Administrative Sunctions