Penetapan pengesahan pengangkatan anak bagi warga yang beragama Islam oleh pengadilan agama :: Studi kasus penetapan No. 61/Pdt.P/2006/PA.Btl

MARIYANI, Nurni, Yulkarnaen Harahab, SH., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak Bagi Warga Yang Beragama Islam Oleh Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pengajuan pengesahan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, mengetahui saat diperolehnya status anak angkat, dan mengetahui peran notaris sebagai pejabat publik dalam hal pengangkatan anak bagi warga yang beragama Islam setelah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini adalah termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum, dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan maka dilakukan penelitian kepustakaan. Bersifat deskriptif analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus ini, kemudian berdasarkan gambaran, fakta, dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak Bagi Warga Yang Beragama Islam Oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang melatarbelakangi pengajuan pengesahan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, adalah karena alat bukti yang dimiliki pemohon yang berupa akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dianggap oleh Pemerintah Desa tempat pemohon tinggal tidak cukup kuat untuk melakukan pengalihan hak atas tanah milik orangtua angkatnya, sehingga pemohon (anak angkat) mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan. Untuk status anak angkat dalam kasus yang penulis teliti ini diperoleh sejak diresmikan tahun 1952 menurut adat setempat dengan bancaan / selametan, adanya akta notaris dan penetapan Pengadilan Agama adalah untuk menguatkan secara hukum statusnya sebagai anak angkat dan merupakan alat bukti tertulis. Peran notaris dalam hal pangangkatan anak ini, lebih kepada sifat dari akta yang dibuat para pihak yaitu bersifat facultatif (berlaku untuk para pihak itu sendiri).

The research concerning the provision of legalization of child adoption for the Moslems citizens which is done by the court of religion is aimed at observing the factors that influence the application for the provision legalization of child adoption in the court of religion, observing as to when the status of child adoption is obtained, and observing the public notary in the case of child adoption for the Moslem citizen after the issuance of the Act of number 3, 2006. This research belongs to the empiris juridical one, namely the research that bases on the field study to collect the primary data in the filed of law, and to complete the data collected from the field study, thus the library research is done. This research is descriptive analytical, so that it hopefully gives the comprehensive and systematic view concerning the facts relating to this case. Then, based on the description, facts, and outline obtained will be analyzed from every legal aspect of the provision of legalization of child adoption for the Moslems citizens. Based on the result of research, the factors that influence the application for the provision legalization of child adoption in the court of religion are because the evidence document the applicant has in the form of authentic certificate that is made before public notary is considered by the village administrator as not powerful enough to carry out the transfer of right upon the land possessed by his/her foster parents so that the applicant (adopted child) submits the application for the provision legalization of child adoption in the court of religion. The status of adopted child in the case we observed was obtained since it was announced officially in 1952 according to the local tradition through bancaan / selamatan (ceremonial meal). The presence of notary certificate and the decree of religion court is to empower the status of adopted child lawfully and functions as the written evidence document. The role of public notary in the case of child adoption is more considerably in the nature of official certificate made by the concerned parties, namely in facultative nature (it takes an affect for the parties themselves).

Kata Kunci : Penetapan,Pengangkatan anak,Warga beragama Islam,