Akibat hukum terhadap keterlambatan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah ke kantor pertanahan

AMINIE, Norlita, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pendaftaran APHT dan apakah praktek pembuatan APHT sudah dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak Pemberi Hak Tanggungan dan pihak Penerima Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap keterlambatan pendaftaran APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ke kantor pertanahan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat yuridus normatif yaitu data dari kepustakaan sehingga yang diteliti adalah asas-asas hukum dan kaedahkaedah hukum yang masih berlaku namun didukung juga dengan data empiris yaitu penelitian lapangan berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Akibat Hukum terhadap keterlambatan pendaftaran APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ke Kantor Pertanahan tidak akan lahir Hak Tanggungannya artinya Hak Tanggungan tersebut tidak akan didaftarkan dalam buku tanah Hak Tanggungan di kantor pertanahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Keterlambatan pendaftaran APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ke kantor Pertanahan secara yuridis tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan. Dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maka APHT tersebut tidak bisa didaftarkan dalam buku tanah Hak Tanggungan dan akibat hukumnya tidak akan lahir Hak Tanggungannya sehingga tidak dapat memberikan kepastian hokum kepada pemberi dan penerima Hak Tanggungan serta pihak ketiga dan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut akan mendapatkan sanksi seperti ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

The objectives of the research are recognizing a producible practice of Mortgageable Right Granting Certificate (APHT) by Legal Official of Certificate Land (PPAT) or after The Act number 4/1996 has been validated, finding many factors causing the lateness registration of Mortgageable Right Granting Certificate, and realizing the fact whether a producible practice of Mortgageable Right Granting Certificate has been given law certainty both the giver of Mortgageable Right (Hak Tanggungan) and the receiver of Mortgageable Right. In the other words, this research aims to be aware of the law consequence of the lateness registration of Mortgageable Right Granting Certificate performed by Legal Official of Certificate Land in land official office. Data used in this research have yuridus normatif character. It means that the data has been compiled from the bibliography especially for law principles and law rules which are still valid and has been supported with empirical data such as interview. According to the result of the research, it can be concluded that the law consequence of the lateness registration of Mortgageable Right Granting Certificate performed by Legal Official of Certificate Land in land official office can not emerge Mortgageable Right because Mortgageable Right will be not registered on the list (buku tanah) of Mortgageable Right in land official office. The law about Mortgageable Right has been obviously mentioned on Chapter 13 of The Act number 4/1996. In juridical way, the lateness registration of Mortgageable Right Granting Certificate by Legal Official of Certificate Land in land official office is not suitable with the terms on Chapter 13. As Legal Official of Certificate Land can not complete all of those terms, Mortgageable Right Granting Certificate can’t be registered on the list of Mortgageable Right in land official office and Mortgageable Right will be not appeared. Because of those conditions, not only the giver and the receiver of Mortgageable Right but also the third side can not get law certainty about Mortgageable Right.Then, Legal Official of Certificate Land gets sanction explained clearly on Chapter 23 of The Act number 4/1996 about Mortgageable Right of Land and Other Things Related to Land.

Kata Kunci : Pendaftaran,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan PPAT, Registration, Mortgageable Right Granting Certificate, and Legal Official of Certificate Land