Pelaksanaan perjanjian kerjasama build operate and tranfer antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan badan usaha swasta

UTARI, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami keterbatasan dalam pembiayaan sehingga diperlukan kerja sama dengan Badan Usaha Swasta. Salah satu bentuk kerja sama yang dipilih adalah Build Operate and Transfer (Bangun, Kelola dan Serah Terimakan) karena dari, perjanjian dengan pola Build Operate and Transfer ini merupakan jenis perjanjian yang mengedepankan asas kerjasama yang saling menguntungkan, terjamin kepastian hukumnya dan kerja sama ini juga didasarkan pada prinsip musyawarah yang berkeadilan. Perjanjian kerja sama dengan pola Build Operate and Transfer ini merupakan jenis perjanjian baru sehingga menarik penulis untuk menelitinya. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut mengingat jangka waktu yang diperjanjikan relatif lama yaitu antara 25 sampai 30 tahun sehingga dalam pelaksanaannya pasti ada masalah-masalah yang timbul yang memerlukan penemuan hukum untuk menyelesaikannya. Disamping itu tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran notaris dalam mengkonstruksikan kehendak para pihak yang terjamin kepastian hukumnya dan menjangkau untuk waktu yang relatif lama. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penulisan yang menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan erat dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama untuk kemudian disinkronisasikan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Build Operate and Transfer Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Badan Usaha Swasta ini dilaksanakan. Dari penelitian lapangan yang telah penulis lakukan, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Badan Usaha Swasta bila ditinjau dari kepastian hukumnya sudah sesuai dengan kehendak para pihak, tetapi jika ditinjau dari keuntungan secara ekonomi masih ada beberapa masalah yang perlu dicarikan penyelesaian yang menguntungkan para pihak. Kata Kunci : BOT-KEPASTIAN HUKUM

Providing sufficient finance and facility for public, the government of Yogyakarta has limitation in financing. In this case, co-operation with private workboard is needed. One of the forms of the co-operation chosen is Build Operate and Transfer. Providing that, among several kinds of co-operation agreement, the agreement by the Build Operate and Transfer pattern is a kind of agreement which aims at principle of mutual co-operation, law justice, and this co-operation is also based upon the principle of justice commitment. The co-operation with the Build Operate and Transfer pattern is a kind of new agreement, so it makes the writer interested to do a research about it. The writer does the research is to know the performance of the co-operation agreement lasting for 25 up to 30 years. It’s relatively a long term, so there might be problems existing that need law finding to overcome them. Besides, this thesis is to know well notary does his role in constructing his client’s desire for legal justice and to keep up with his relatively long period. Method used in this thesis is juridical empiric, it is about the writing method focusing on the entire field research supported with systematic, factual, and accured facts relating closely to the performance of the cooperation agreement then they are synchronized with principle of law and rule of law to get the conclusion how well the performance of cooperation agreement build operate and transfer between the government of Jogjakarta and the private work board is carried out. From the field research done by the writer, the performance of the operation agreement build operate and transfer between the government of Jogjakarta and the private work board is legally appropriate with the desire of the agent of the transaction if it is viewed from low side however if it is viewed from economic profit there are still problem which necessarily be overcome for mutual profit for both agents.

Kata Kunci : Build Operate and Transfer (BOT),Kepastian hukum, BOT-CERTAINTY OF LAW