Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung

MUSTIKOWATI, Mafruchah, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan PPAT dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung khususnya dalam mencegah kepemilikan tanah maksimal, kepemilikan tanah kurang dari batas minimal dan kepemilikan tanah absentee serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat peranan PPAT dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bersifat empiris, yaitu menitikberatkan pada data lapangan untuk memeperoleh data primer yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan perilaku hukum para Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) dan untuk menunjang serta melengkapinya dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Sampel penelitian ini adalah Notaris yang merangkap sebagai PPAT di Kabupaten Temanggung. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis dengan menggunakan metode berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan PPAT dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung adalah sebagai filter pertama untuk mengetahui apakah dengan adanya perbuatan hukum tersebut menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimal dan kurang dari batas minimal serta kepemilikan tanah absentee. Sedangkan faktor yang mendorong peranan PPAT adalah untuk mencegah spekulasi tanah yang semakin banyak terjadi dan untuk mengamankan kebijakan landreform supaya ketahanan pangan tetap terjaga, disamping itu juga untuk mencegah terjadinya KTP ganda. Mengenai faktor yang menghambat peranan PPAT adalah PPAT tidak dapat menjangkau serta memonitor keberadaan tanah pertanian tersebut sehingga PPAT tidak dapat mengetahui berapa sebenarnya luas tanah pertanian yang dimiliki oleh para pihak. KTP ganda dan rekayasa data dan dokumen yang dilakukan oleh para pihak juga menjadi salah satu penghambat peranan PPAT.

The objective of the study is to deliberate the role of PPAT on implementation land-reform policy in the region of Temanggung in particular restricting maximum property, preventing below minimum benchmark of acreage and absentee dominion besides indicating rationale backgrounds initiated. The study is an empirical base form figuring out field data as primary focused on describing legal conduct of PPAT and completedly supported by a literate study as secondary. The sampling taken on this study is a Notary acting whereas PPAT in the region of Temanggung. Collected data is analyzed in qualitative system resulting analytic descriptive using inductive paradigm. Regarding the study result, it is summarized that the role of PPAT on implementation land-reform policy in the region of Temanggung as inceptive filter to monitor legal actions whom related with restricting maximum property, preventing below minimum benchmark of acreage and absentee dominion As the endorsing reason, the role of PPAT is to prevent business speculation on property mostly arouse and to enforce land-reform policy in the term of food catering besides to prevent duplication of identification (id) card. On the contrary, the dissenting reason is the barrier to observe the use and location of land owned by parties. Duplication of id card and manipulated data and documents conducted by parties is one of the role barrier.

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),Landreform