Tanggung jawab notaris terhadap akta perusahaan-perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) pada PT. Anindya Mitra Internasional Yogyakarta

SUPRIYADI, Slamet, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui substansi perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan mengetahui tanggung jawab Notaris dan Pendiri atas perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Penelitian mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada PT Anindya Mitra Internasional Yogyakarta merupakan penelitian normative, yaitu penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan penelitian lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang tak lain diperoleh dari data kepustakaan. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik pengambilan sample adalah dengan cara purposive sampling, yakni telah ditentukan nara sumbernya yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, diantaranya adalah Bapak Drs. Harnanto, M.Soc, Akt. selaku Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasioanal Yogyakarta, Bapak Topan Satir, SE, Akt., MM selaku Direktur Utama dan sekaligus sebagai salah seorang pendiri PT. Anindya Mitra Internasioanl Yogyakarta, Bapak Muchammad Agus Hanafi, SH sebagai notaris yang telah membuat akta dan Bapak Abdul Sukur Rochim selaku Ketua Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera Mandiri PT. Anindya Mitra Internasioanl Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi perubahan bentuk badan hukum PD menjadi PT adalah privatisasi, dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional, implementasinya adalah meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberi kesempatan pada pihak ketiga agar turut serta menanamkan modal untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya baik formal maupun material, sehingga notaris harus dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas jabatannya karena apabila akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut kepada Notaris, dan Pendiri Perseroan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan tanggung jawab tersebut akan beralih pada perseroan setelah perseroan disahkan sebagai Badan Hukum.

The study aims at investigating the substantial change of the corporate body of localowned corporation into limited partnership and the responsibility of notary public for the change of the local-owned corporation into the limited partnership. It is a normative study on the responsibility of notary public for the change of the localowned corporation into limited partnership in PT. Anindya Mitra Internasional Yogyakarta, which represents a literature study supported by an in-field study. The data used are primary and secondary ones. The secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials that are not obtained from the literature, while the primary data is collected using interview. The samples are drawn using purposive sampling techniques, who are the resource peoples relevant to the topic of the study. They are Mr. Drs. Harnanto, M. Soc, Akt., as the General Commissioner of PT. Anindya Mitra International Yogyakarta, Mr. Topan Satir, Akt., MM as the General Director and at the same time the founder of the limited partnership, Mr. Muchammad Agus Hanafi, SH as the notary public who has issued the official document of the limited partnership founding and Mr. Abdul Sukur Rochim as the Chairman of the Bhakti Sejahtera Mandiri employees’ cooperation of the limited partnership. The results of the study indicate that the substantial change of the form of the corporate body of the local-owned corporation into the limited partnership is a privatization in improving the role and the function and the competitiveness and in anticipating the regional, national and international economic developments and it is implemented in the increase of the capital of the limited partnership by providing the third parties with the opportunity to invest their capital and to improve the profitability of the limited partnership in order to increase the local original income. The notary public is both formally and materially responsible for the issued document that he or she must make every effort in accomplishing his or her responsibility because when the official document only has the underhanded evidence powe or it is void ib the name of law it become the reason for the party who suffers under the loss to submit a law suit against the notary public, and the founder is personally responsible for the legal act he committed and the responsibility is handed over to the limited partnership once the limited partnership is legalized as a corporate body.

Kata Kunci : Tanggung jawab Notaris,Perubahan badan hukum, the responsibility of notary, corporate body change