Efektifitas pengawasan majelis pengawas notaris daerah terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bantul
MUNADI, Aris, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM
2008 | Tesis | S2 Magister KenotariatanKehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu langkah positif, sehingga para notaris menjalankan jabatannya selalu dalam koridor yang berlaku. Sebelum dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang Pengadilan Negeri setempat di wilayah notaris yang bersangkutan. Pengawasan oleh Pengadilan Negeri setempat selama ini kurang efektif, sebagaimana di Kabupaten Bantul karena aparat pengawas yang berwenang kurang memahami ilmu serta seluk beluk dunia kenotariatan, sehingga pengawasan terkesan hanya sekedar formalitas saja tanpa mencapai tujuan pengawasan yang sesungguhnya yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Bantul di bandingkan dengan pengawasan sebelumnya, dan untuk mengetahui tindakan apa yang akan ditempuh oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Notaris di Kabupaten Bantul. penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan dan mengumpulkan data yang satu dengan yang lain. Dalam prakteknya Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya efektif, kekurangefektifan tersebut disebabkan oleh: Pertama, Kondisi Internal Majelis Pengawas Daerah, yang meliputi: kualitas anggota majelis Pengawas Daerah kurang maksimal. Kedua, Kondisi Eksternal Majelis Pengawas Daerah, yaitu: belum tersedia penyeragaman sistem dan Mekanisme pengawasan yang efektif; Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi sebagai aparatur penegak hukum perlu memahami secara benar dan professional tentang kedudukan dan fungsinya masing-masing dan harus saling menghormati dan mendukung guna terwujudnya penegakan hukum; Kurang mengertinya masyarakat umum tentang eksistensi MPD, dan masih lemahnya kontrol sosial masyarakat Bantul terhadap penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik Notaris. Tindakan yang dilakukan Dalam dataran praktis MPD hanya menyelenggarakan sidang dan keputusan hasil sidang kemudian direkomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk dapat mengambil keputusan dan memberikan sanksi, hal ini disebabkan majelis Pengawas daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada notaris yang manyalahgunakan kewenangan dan melanggar kode etik jabatannya.
Law number 30, 2004 about occupation of notary that give an obligation and authority to minister who has to forward it to the Notary Supervisor Council to do assistance and supervision for notary in doing their job, is a positive thing do, so notary can do their job in the right path. Notary supervision was under authority of district court before this law was published. So far supervision by district court was ineffective, in the same manner as Bantul district, Supervision by distrik court in this district was looks like formality without reach the purpose of the supervision which is to improve the quality of society service, since the supervisior did not understand notary better. The purpose of this research is to know the effectiveness of supervision by Notary Supervisor Council at Bantul District compare with previously supervision. The other purpose is know the next step that wil be talking by Notary Supervisor Council if there is autthority’s abuse done by notary at Bantul district. Writer use qualitative method to analize data. In this method writer process the data with arranging, connecting and collecting one dta with the others helped by thinking method inductively which a pattern idea based on special facts, then is making general conclusion. Theoretical supervision is very effective compare with the previous notary supervision before the law number 30, 2004 puplished. But, practically supervision by Supervision council Bantul Distrik is not effective yet. This ineffective caused by internal condition of Supervisor Council at the district including the quality of district supervision council members that less than maximum. The second causes is external condition of supervision council at the district which are there has not uniformity at the system and effective supervision mechanism, ie; judge, public prosecutor, lawyer and police as apparatus law upholder need to understand correctly and professionally about their position and fuction. And also respect each other and support for law. Society still has less understanding about District Supervisor Council existence and the weakness of social control of society at Bantul district concerning to authorities abuse and violation at notary ethic code. District Supervisor Council only held meeting and then the descision resulted from the meeting is recommended to Area Supervisor Council to take the decision and give punishment, this because of District Supervisor Council does not have authority to give punishment to the notary who has done authority abuse and broke his or her occupation ethic code.
Kata Kunci : Efektifitas pengawasan,Majelis pengawas notaris daerah, Effectivity, Control, Regional Notary Supervision Board
