Perlindungan hukum terhadap pembeli selaku konsumen atas ketidakmampuan developer dalam memenuhi syarat-syarat administratif dalam perjanjian jual beli perumahan

ANGGRAENI, Esti Dian, Taufiq El Rahman, SH., MH

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli selaku konsumen atas ketidakmampuan developer dalam memenuhi syarat-syarat administratif dalam perjanjian jual beli perumahan, untuk mengetahui kendala-kendala developer dalam memenuhi syarat-syarat administratif tersebut dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli selaku konsumen atas ketidakmampuan developer tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan studi dokumen. Data yang sudah dievaluasi kemudian dianalisis sesuai kuantitatif dan selanjutnya disusun dalam laporan yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan belum ada meskipun peraturan perundangundangan sudah mengatur tentang hak-hak konsumen. Hal ini ditunjukkan dalam praktek jual beli perumahan antara pengembang dengan pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat secara baku dimana pengembang tidak dapat memenuhi beberapa syarat-syarat administratif sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam PPJB sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen serta tidak adanya sangsi yang diberikan kepada developer akibat kerugian yang telah ditimbulkannya tersebut, kendala developer dalam memenuhi syarat-syarat administratif adalah dikarenakan tanah yang akan dibangun bukan merupakan tanah yang diperuntukkan untuk perumahan maka Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dapat dikeluarkan dan belum ada upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli selaku konsumen atas ketidakmampuan pengembang dalam memenuhi persyaratan administratif, dalam hal ini dikarenakan konsumen beranggapan penyelesaian melalui proses Pengadilan Negeri memerlukan adanya biaya yang besar serta memakan waktu lama dan ketidaktahuan terhadap hak-hak konsumen.

This study aims at finding legal protection for buyer as the customer in case of developer inability to comply with administrative requirements in the housing sales and purchase agreement, finding obstacles in developer’s side in complying with the administrative requirements, and finding legal measures that buyer as the customer can take for the inability of the developer. The study is approached using juridical-normative method and is founded on two sets of data, primary and secondary data. The primary data are collected from document research. Evaluated data are then analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive report. Based on the result, it is concluded that the legal protection for housing customers is yet to be implemented although there are already laws that regulate customers right. This is evident in the practice of housing sales and purchase between developer and buyer as stated in the definite sales and purchase agreement, which regulates the event that the developer is unable to comply with some of the administrative requirement as agreed upon in the sales and purchase agreement to the extent that is causes loss in the customer’s part and the absence of penalty given to the developer for the loss he has inflict. The obstacles in developer’s part in complying with administrative requirements are brought about by the fact that the land upon which a construction to be built is not a land allotted for housing and, therefore, Building Permit can not be issued for it. Thus far,there has not been legal measures taken by buyer as the customer for developer inability to comply with administrative requirements, which, in this instance, is because the customer considered settlement by way of trial in the District Court will take lengthy effort and because the consumer is unaware of consumers’ rights.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Ketidakmampuan developer,Perjanjian jual beli perumahan, Legal Protection, Developer Inability, Housing Sales and Purchase Agreement.