Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang

VIVIN, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum Otorita Batam mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan, kedudukan Surat Perjanjian tentang Pengalokasian Lahan antara Otorita Batam dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya hak pengelolaan dan dampak penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga sebelum dan sesudah terbitnya hak pengelolaan serta perlindungan hukumnya. Penelitian dilakukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Responden dalam penelitian adalah pihak ketiga yang mengadakan Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-bagian tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang sudah dan yang belum terbit sertipikat Hak Pengelolaannya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk responden dan wawancara untuk narasumber. Data sekunder maupun data primer yang terkumpul dianalis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Landasan hu.kum Otorita Batam menyerahkan bagian tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan dengan mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 baik sebelum dan sesudah terbitnya sertipikat Hak Pengelolaan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. 2. Kedudukan Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau Batam yang dibuat sesudah terbitnya sertipikat Hak Pengelolaanya adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Surat Perjanjian Tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu di atas Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau Batam yang dibuat sebelum terbitnya sertipikat Hak Pengelolaanya adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Hak Pengelolaan belwn didaftarkan. 3. Penyerahan penggunaan tanah di atas bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga sebelwn terbitnya Hak Pengelolaan tidak memberikan jarninan kepastian hukwn karena pihak ketiga tidak dapat mendaftarkan hak atas tanahnya, sedangkan penyerahan penggunaan tanah sesudah terbitnya hak pengelolaan tidak menghalangi pihak ketiga untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dan memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanahnya. Kata kunci : Surat Perjanjian, Hak Pengelo/aan, Otorita Batam

The study seeks to fmd the legal basis of the Authority of Batam in arranging an agreement with third party before and after the issuance of the Certificate of Management Right, the status the Agreement on the Allocation of land between the Authority of Batam and the third party before and after the issuance of the Certificate of Management Right and the impact of the handover of use right to the third party before and after the issuance of management right and its legal protection. This research was conducted in Batam, in the Province of Riau Archipelago. Respondents are the third party who had had an agreement on the allocation, use, and management of land over certain portions on the land under management right of the authority for the development of industrial area in Batam Island which certificate of management right has been and yet to be issued. Data are collected by distributing questionnaire for respondents and interviewing authorities. Primary as well as secondary data collected are then analyzed qualitatively. Result indicates that: 1. The legal basis of Batam Authorities in handing over the portions of land under management rights in the agreement with the third party as prescribed by the Minister of Domestic Affairs' regulation 1, 1977, before and after the issuance of management right certificate is based on the President's Instruction 41, 1973 and the Minister of Domestic Affairs' Regulation 1, 1977 2. The letter of agreement pertaining the allocation, use, and management of land over certain portions of the land under management right of the authorities of industrial area development in Batam Island that was made after the issuance of its certificate of management right is legitimate and has conformed to the existing law. On the other hand, the letter of agreement pertaining the allocation, use, and management of land over certain portions on the land under management right of the authority of industrial area development in Batam Island that had been made before the issuance of its certificate of management right is illegitimate and must be revoked by the law because the management right was not yet acquired 3. The hand over of land use of the certain portions of the land under management right to the third party before the issuance of management right does not guarantee legal certainty since the third party is not able to register the rights over his land. On the other hand, handover of land use after the issuance of management right does not prevent the third party from registering the right over his land and entitles him by the law to exercise his right on the land. Keywords: Agreement, Management Right, Batam Authority

Kata Kunci : Surat perjanjian,Hak pengelolaan,Otorita Batam