Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

MAMMINANGA, Andi, Sularto, SH., CN., MH

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui alasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar melaksanakan Pengawasan kepada Notaris dalam jabatannya selaku PPAT serta untuk mengetahui fakor-faktor yang menjadi penghambat terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris, Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian dilaksanakan di Makassar. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris karena Majelis Pengawas Daerah Notaris juga melakukan Pengawasan kepada Notaris dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2) Alasan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukakan Pengawasan Kepada Notaris dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah berdasar pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, dan untuk menanggapi surat permintaan dari pihak penyidik serta berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Polisi Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (3) Kendala dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah, Pemerintah tidak menyediakan dana untuk biaya operasional bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta ketidaksesuaian waktu masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah untuk bersidang.

This research concern on the “Implementation of Supervision Authority of Notary Regional Supervisory Committee of Makassar City in the Implementation of authority of Notary Regional Supervisory Committee of Makassar City based on the Law on Notary’s Occupancy and to know the reasons of Notary Regional Supervisory Committee to conduct any supervision toward Notary in its occupancy as Land Certificate Issuing Official and also to know factors which was barriers toward the optimization of duty implementation of Notary Regional Supervisory Committee of Makassar City. This research was research included in category of Empirical Juridical research. The type of research conducted is literary research and field research. This research was conducted in Makassar. Data was gained, either primary or secondary data will be processed qualitatively; and then it was presented descriptively, i.e. by describing and explicating appropriate with the problems relating to the result of this research. The result of this research showed that: (1) the implementation of Notary Regional Supervisory Committee has not been conducted thoroughly appropriate with the Law of Notary’s Occupancy by the reason of Notary Regional Supervisory Committee also conducted supervisory toward Notary in its occupancy as the Land Certificate Issuing Official. (2) The Reason of Notary Regional Supervisory Committee in conducting supervision toward Notary in its occupancy as the Land Certificate Issuing Official based on the Article 15 paragraph (2) letter f UUJN, and to reply the petition of the part of investigator and also relays on Agreement Statement between Police of Republic of Indonesia with the Indonesian Notary Association and Land Certificate Issuing Official Association. (3) Natural barriers in implementation of Notary Regional Supervisory Committee is the government doesn’t provide any funds to cover the operational cost for Notary Regional Supervisory Committee in conducting its duty and authority, biside that unrelated their timing from Notary regional Supervisisory Committee to make meeting.

Kata Kunci : Kewenangan,Notaris,MPDN,UUJN, Authority, Regional Supervisory Committee, Notary