Kedudukan notaris sebagai pembuat akta koperasi

SARWADA, I Gede, Sularto, SH., CN., MH

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka kini Notaris dapat membuatkan akta otentik Koperasi. Padahal Kewenangan Notaris sebagai pembuat akta Koperasi tidak diatur secara tegas dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan ini, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengambil judul “Kedudukan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengkaji : (1) data primer : seperti peraturan perundang-undangan yang berkait dengan Jabatan Notaris, Koperasi, dan Jabatan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi; (2) data sekunder, seperti : buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengangkatan Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi telah sesuai dengan peraturan perundangan, dengan alasan : (a) Kewenangan Notaris sebagai pembuat akta koperasi tidak bertentangan dengan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum perdata, karena : Pertama, Akta Koperasi seperti akta pendirian koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi dan perubahan Anggaran Dasar merupakan bentuk kesepakatan atau perjanjian antar anggota koperasi, sehingga objek ini sesuai dengan kewenangan Notaris dalam UU No. 30 Tahun 2004. Kedua, Keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta otentik koperasi merupakan kehendak pihak yang berkepentingan, yaitu Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan hal ini sesuai kewenangan lain Notaris menurut UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat 1; (b) hierarki keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga ada sinkronisasi vertikal dan horisontal antara peraturan yang lebih tinggi. (2) Akta Koperasi yang dibuat Notaris memiliki kepastian hukum, dengan alasan : (a) Akta otentik yang berkaitan dengan koperasi memiliki ketiga kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian lahir terhadap akta koperasi. Kedua, kekuatan pembuktian formal terhadap akta koperasi. Ketiga, kekuatan pembuktian materiil terhadap akta koperasi; (b) Akta otentik koperasi memiliki unsur-unsur : sebagai surat tanda bukti, berisi pernyataan resmi para pihak (anggota koperasi) yang dibacakan dihadapan Notaris, pembuatan dan penyusunannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Based on the Memorandum of Understanding (MoU) the Minister of Cooperatives and the Ikatan Notaris Indonesia (INI) /Indonesian Notary Association, presently notaries are authorized to issue authentic official documents for cooperatives. Meanwhile the authority of notaries as the public officials issuing official document for cooperatives is not explicitly regulated in the 2004 Act No. 30 concerning the position of notaries. Therefore, the writer is attracted to study this problem entitled "The Position of Notaries as public officials issuing official documents for cooperatives ". This is a normative research studying: (1) primary data such as regulations related to the position of Notaries, Cooperatives, and the Position of Notaries as public officials issuing official document for Cooperatives; (2) secondary data involving books or literatures related to this research. Based on the results of the research and discussion, it is concluded that (1) authorizing notaries as officials issuing official document for cooperatives has fulfilled the regulation under the following reasons (a) the Authority of Notaries as officials issuing official documents for Cooperatives is not in contradiction with the their authority as civil public officials, since: first, official documents such as articles of incorporation for cooperatives involving the Statute of Cooperatives and its amendment have been the form of agreement among members of cooperatives; hence, this object is consistent with the authority of Notaries in the 2004 Act No. 30. Second, the involvement of notaries in issuing authentic official document is consistent with the concerned party, namely the State Minister for Cooperatives, Small and Medium Enterprises; and in this case, it is also consistent with other authority of notaries according to the 2004 Act No. 30 Article 15 paragraph 1; (b) the decision hierarchy of the State Minister for Cooperatives, Small and Medium Enterprises No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 on the Notary as the officials issuing official document for Cooperatives is not in contradiction with higher level regulations,; hence, vertical and horizontal synchronization is achieved. (2) Official documents for Cooperatives that the Notaries issue contain legal certainty under the following reasons: (a) Authentic official documents related to cooperatives have three proofing powers. First is actual proofing power in official documents for cooperatives Second is formal proofing power in official documents for cooperatives. Third is material proofing power in official documents for cooperatives; (b) Authentic official documents posses following elements: as proofing tools containing formal statement of parties (cooperatives members) read before the notaries, prepared and composed based on the effective regulation, namely the Decree of the State Minister for Cooperatives, Small and Medium Entreprises, Number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 on the Notaries as the officials issuing official document for Cooperatives.

Kata Kunci : Notaris,Akta otentik,Koperasi, Notary, Authentic Official Document, Cooperatives