Tinjauan pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 :: Mitra Pemilda

PEMILDA, Mitra, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini mengenai Tinjauan Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Bukittinggi melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris yang ada dalam wilayah kerjanya, apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh MPD Notaris Kota Bukittinggi dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana cara atau upaya dari MPD Notaris Kota Bukittinggi untuk menangani kendala atau hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan mengadakan wawancara dengan para informan. Data sekunder penulis peroleh melalui studi pustaka, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh MPD Notaris Kota Bukittinggi telah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 70 dan 71 UU No.30 tahun 2004 serta peraturan pelaksananya, walaupun masih ada beberapa hal yang menyimpang yaitu tentang pembagian tim pemeriksa yang tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tentang penggantian antar waktu. Selain itu dari wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh MPD Kota Bukittinggi lebih baik mendasarkan pengalaman Notaris dari pengawasan sebelumnya yaitu oleh Pengadilan. Hal ini disamping karena MPD terdiri dari 3 unsur yaitu pemerintahan, organisasi Notaris dan akademisi/ahli, dimana pemeriksaan jauh lebih efektif, juga ada faktor lain yang mendukung pengawasan ini lebih baik yaitu undang-undang yang lebih lengkap mengatur tentang pengawasan juga intensitas kerja dari yang mengawas. Pengawasan oleh MPD Kota Bukittinggi lebih bersifat pembinaan dan bukan untuk memberikan sanksi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana, susahnya menyesuaikan jadwal pemeriksaan, belum adanya ketentuan mengenai honorarium anggota MPD, belum adanya sanksi yang efektif terhadap kelalaian Notaris, serta tidak semua anggota MPD yang aktif. Untuk mengatasi kendala tersebut sebagian besar diatasi secara pribadi oleh Ketua MPD Kota Bukittinggi, sedangkan mengenai sanksi dan keaktifan anggota belum ada cara khusus untuk mengatasinya.

This reseach is about review of the implementation of notary surveillance by the district overseer committee of Bukittinggi based on act of number 30 in the year of 2004. It intends to reveal how the district overseer committee (MPD) of notary in Bukittinggi implements controlling task of notary in their work area. It also want to know the abstracless in implementing of surveillance by the district overseer committee of notary in Bukttinggi while perform its task and the effort of that institution in order to handle the abstracle. This is the dicriptive reseach that use the method of Sosiological Juridical. There are two datas which are used in the reseach , namely primary and secondary datas. Primary datas are received from field study which makes an interview with the informan. The researchers are obtained the secondary datas through literature study that comes from the objects of primary, secondary and tertiary law. All the datas are analyzed by the qualitative method. The result of reseach indicates that the implementation of surveillance into notary which is done by Bukittinggi district overseer committee (MPD) of notary conform to their duty and authority in the section of 70 and 71 in the act of number 30 in the year of 2004 and its regulation of implementation. Homever, there are deviations of it namely the distribution of inspector team do not conform to section 16 verse (1) and section 8 verse (1) of Indonesian Human Right and Law ministerial regulation. The regulation is No. M . 02 . PR. 08.10. in the year of 2004 that talk about the change of intra time. Besides that, from the interview, the Bukittinggi district overseer committee of notary is better than court that previously perform a surveillance. Its because MPD Consist of three elemant, the government , the organisation of notary and the expert that they perform a surveillance. There is another factor that support a better surveillance mamely the more Comprehensive low. It manages controlling and the intensity of Surveillence. The Surveillance that is performed by Bukittinggi district overseer committee have more quality of reconstruction. It also do not intend to give them punishment. There are obstactles in running their job. First is that there is a lack of instrument and infrastuctur. Second is difficulty of adapting the controlling schedule. Then, the rule of service payment for the committee have not been established yet and there is no effective punishment of notary for the dereclition of duty . Last is that not all of the MPD attend actively.To overcome the obstacles , Most of it are handled by the chief of the committee and there are no specific way to overcome the problem of punishment and unactively attendance.

Kata Kunci : Notaris,Pengawasan,Majelis Pengawas Daerah Notaris, Notary, Surveillance, District overseer Committee of Notary