Peranan notaris dan PPAT sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta-akta yang lain berkaitan dengan perjanjian kredit perumahan pada Bank Bumi Putera di Kabupaten Sleman

HARTOYO, Budi, Prof Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., MH

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta- akta yang lain berkaitan dengan Perjanjian Kredit Perumahan pada Bank Bumiputera di Kabupaten Sleman, untuk mengetahui apakah kendala- kendala yang di hadapi oleh Notaris dan PPAT serta Bank Bumiputera dalam pembuatan Akta- akta yang lain berkaitan dengan perjanjian kredit perumahan di Kabupaten Sleman, serta apakah aspek- aspek peraturan hukum perpajakan yang timbul dalam pembuatan Akta- akta yang lain berkaitan dengan perjanjian kredit perumahan pada Bank Bumiputera di Kabupaten Sleman serta akibat hukumnya apabila aspek peraturan hukum perpajakan tidak segera dibayarkan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan metode penelitian secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang membutuhkan data primer artinya data yang di peroleh dengan wawancara narasumber secara langsung. Guna menunjang dan melengkapi data- data yang di peroleh dari penelitian lapangan, di lakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, data sekunder diperoleh dari bahan- bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Notaris dan PPAT dalam pembuatan Akta - akta yang lain berkaitan dengan perjanjian kredit perumahan pada Bank Bumiputera di Kabupaten Sleman, Notaris dan PPAT didalam menjalankan tugasnya meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya di uraikan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kendala- kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT maupun Bank Bumiputera dalam pembuatan akta- akta yang lain berkaitan dengan perjanjian kredit perumahan yaitu untuk Notaris dan PPAT kurang lengkapnya dokumen pendukung atau persyaratan administrasi yang di perlukan dalam proses pembuatan akta- akta yang lain berkaitan dengan perjanjian kredit perumahan pada Bank Bumiputera di Kabupaten Sleman sedangkan kendala- kendala Bank Bumi putera adalah Fotokopi kartu tanda penduduk dan Fotokopi kartu keluarga yang tidak segera di serahkan dari debitur kepada Bank yang selanjutnya akan di proses oleh Notaris dan PPAT. Berkaitan dengan aspek- aspek peraturan hukum perpajakan yang timbul dalam pembuatan akta- akta yang lain berkaitan dengan perjanjia

This research is to find out the role of Notary Public and PPAT as a public official in making other acts mainly related to the Agreement of Housing Credit in Sleman Regency; to find out what obstacles are encountered by the Notary Public and PPAT also Bumiputera Bank in making other acts related to the Agreement of Housing Credit in Sleman Regency, and what aspects of the taxation regulations appear in making other acts related to the Agreement of Housing Credit in Sleman Regency. It uses an empirical juridical approach, in a sense that it needs primary data obtained by interviewing the concerned informant directly. To support and to supplement the data obtained from field research, a literature study is conducted to obtain secondary data. The latter are obtained from various materials contained in the primary, secondary, and tertiary laws. Result of the study shows that the roles of Notary Public and PPAT in making other acts mainly related to the Agreement of Housing Credit in Sleman Regency include a wide range of fields beyond those cited in Article 15 and 16 of Law on the Position of Notary Public. Obstacles faced by both the Notary Public and PPAT also Bumiputera Bank in making other data mainly related to the Agreement of Housing Credit are different. For the Notary Public and PPAT, the supplementary documents or other necessary administrative requirements are largely incomplete, while for Bumiputera Bank the copies of the Citizen Card and of Family Card are not handed over immediately from debtor to the Bumiputera Bank, which will be then processed in the Notary Public and PPAT. Related to the aspects of taxation regulations appearing in the making of other acts mainly related to the Agreement of Housing Credit in Sleman Regency, it can be known that significant problems do not appear.

Kata Kunci : Notaris,PPAT,Akta Kredit,Pejabat umum, Notary Public, PPAT, As a Public Official, Act, Credit