Kesesuaian regulasi mengenai izin pemanggilan notaris sebagai pejabat umum dalam proses peradilan ditinjau dari asas equality before the law

ZAMRONY, Dwi Haryati, SH., MH

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian regulasi mengenai izin pemanggilan notaris dalam pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap UUD 1945 ditinjau dari asas equality before the law, perbandingan proses pemanggilan dalam proses peradilan antara notaris, pejabat pembuat akta tanah dan pejabat lelang dan kesesuaian regulasi mengenai izin pemanggilan notaris dalam Permenkumham Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris terhadap UUJN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terpaut dengan isu hukum yang ditangani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam pasal 66 UUJN tidak bertentangan dengan asas equality before the law. Izin pemeriksaan terhadap notaris hanya berlaku dalam kapasitasnya sebagai seorang notaris saja, artinya izin pemanggilan hanya diperlukan jika dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Terdapat perbedaan prosedur terhadap pemanggilan diantara notaris, pejabat pembuat akta tanah dan pejabat lelang. Hal itu disebabkan karena tidak semua peraturan perundang-undangan mengatur prosedur izin tersebut. Hanya UUJN yang mengatur izin pemanggilan tersebut. Padahal, kualifikasi notaris dan PPAT dapat disamakan sebagai pejabat umum yang wajib merahasiakan isi akta sebagaimana tercantum dalam sumpah jabatan. Sedangkan pejabat lelang tidak memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi risalah lelang, sehingga izin pemeriksaan belum diperlukan. Berdasarkan asas freies ermessen, menteri hukum dan hak asasi manusia berwenang mengeluarkan peraturan menteri yang tidak diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan Undang-Undang, selama muatannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Muatan permenkumham nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 hanya memperjelas ketentuan dalam pasal 66 UUJN. Sebab, jika tidak diatur lebih lanjut akan menimbulkan “kekosongan hukum”. Sedangkan muatan tentang izin pemeriksaan terhadap notaris melalui Majelis Pengawas Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 66 UUJN.

This research objective is to knew how far the regulation suitability of notary calling permission in section 66 verse (1) of Code no. 30 Year 2004 about Notary Position (UUJN) concerning to UUD 1945 evaluated from equality before the law principles, calling process comparison in jurisdiction process between notary, Functionary of Deed of Land Maker and functionary of auction of regulation suitability on notary calling permission in Permenkumhan No. M.03.HT.03.10 Year 2007 about the minuta of deeds removal and notary calling of UUJN. This research is a normative juridical research. The used approach is the Code approach. The code approach performed by studied all of codes and regulations concerning to handled law issues. The used data in this research is secondary data. The result express that the rules in section 66 UUJN do not opposite with equality before the law principles. License of investigation of notary is only valid in his capacity as notary, it means that the calling permission is only needed when estimation of criminal action concerning to Deeds and/ or documents attached at Notary Protocol or Deeds Minuta in Notary storage. There are difference procedure of calling between functionary of auction and Functionary of Deed of Land Maker. This was because since none of all regulation of laws organize those permission procedure. There just UUJN which organizing those calling permission. Whereas PPAT and notary qualification can be equalized as general functionaries which they must keep the deeds contain as secret as same as grafted in functionary curse. While functionaries of auction don’t have any obligation to keep the secret of content of the auction reports, so that the investigation permission didn’t to be need. Based on the freies ermessen principle, Human Rights and Law Minister is had the power to announce the minister rules which it doesn’t instructed by the higher rules when necessary in the Codes implementation, as long as its contents didn’t opposite with the code. Permenkumham contents No. : M.03.HT.03.10 Year 2007 was only clearing the rules in the section 66 of UUJN. Because, if it regulate for further then it will emerge “law emptiness”. While contents of the regulation of investigation permission to the notary by the means of Local Supervisor Committee wasn’t opposite with the rule section 66 UUJN.

Kata Kunci : Izin pemanggilan notaris,Proses peradilan,Equality before the law, notary calling permission, jurisdiction process, equality before the law