Analisis yuridis pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah berdasar putusan pengadilan :: Studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman

TRIASTUTI, Yulia Darini, Prof. Dr.Sudjito, SH., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah, akibat hukum pembatalan sertifikat hak atas tanah, proses pembatalan sertifikat hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data wawancara. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pembatalan surat keputusan berupa sertifikat hak atas tanah disebabkan oleh karena adanya prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah yang melanggar peraturan perundangundangan. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pembatalan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum pembatalan tersebut adalah batalnya sertifikat hak atas tanah dan pemegang sertifikat hak atas tanah kehilangan haknya, sementara pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut dapat memperoleh haknya kembali. Proses pembatalan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Yogyakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah diberikan kepada pihak yang dapat membuktikan kebenaran data yuridis dan data fisik yang terdapat pada sertifikat hak atas tanah berdasarkan pada bukti-bukti kepemilikannya.

The research on this thesis is the normative juridical research. The research aims to find out the legal bases that used as based the land right giving decree and/or the land right certificate annulment, the legal effect of the land right certificate annulment, the annulment process of land right certificate and the legal protection for the land right owner. The data for the research is the secondary data consist of the primary and secondary legal material. The primary legal material is obtained from a field research by using instrument of interview. The secondary legal material is obtained from a library research by using a documentary study as the data collecting instrument. The choosing research location is in Sleman regency with the consideration of the existence of the claims about the land dispute in Sleman regency are through Yogyakarta state administration court and Sleman district court. The research result reveals that the decree annulment forms the land right certificate is caused by the existence of the breaking law in the procedure of the land right certificate production. The legal base that used as the base on the annulment is the valid regulation. The legal effect of the annulment is the annulled of the land right certificate and the land right certificate owner lost his right of the land, meanwhile the truth owner of the land can obtain their land back. The annulment process is done to file the annulment proposition at the land state minister/national land organ chief Cq. Yogyakarta province national land organ territory office chief Cq. Sleman land office chief. The legal protection for the land right owner is given to the side that can prove the truth of the juridical and physical data on the certificate based on the proof from the owner of the land.

Kata Kunci : Pembatalan,Sertifikat hak atas tanah,Putusan pengadilan,juridical review, the annulment, the land right certificate, the decision court