Keterkaitan notaris dan PPAT dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan lintas selatan-selatan di Kabupaten Cilacap

PUTRI, Nurlayla Sucipto, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Dalam suasana pembangunan sebagaimana halnya di negara kita sekarang, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan terutama di bidang materiil baik di kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan. Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, sehingga sebagai jalan keluarnya maka cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan tanah-tanah hak yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan Notaris maupun keterkaitan PPAT dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan lintas selatan-selatan di Kabupaten Cilacap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Keterkaitan Notaris maupun keterkaitan PPAT dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan lintas selatan-selatan di Kabupaten Cilacap. Notaris tidak ada katerkaitannya karena pemerintah sebagai pihak pemohonnya sehingga untuk pelepasan haknya langsung kepada negara, yang ada keterkaitannya adalah PPAT yaitu sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah ini dimaksudkan bahwa PPAT disini dianggap seorang ahli yang tahu dan paham tentang tanah. Musyawarah yang dilakukan antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ganti kerugian yang diberikan berupa uang saja dan dasar ganti kerugian itu atas dasar musyawarah.

In the developing environment like in our country recently, the need for land is increasing. Development activities mostly in the material development whether in the city or village, need land as a place for development activities. In these days, the opportunity is very small to arrange the development for public interest over government-owned land, so as a way out is by taking the community-owned land. This research purposed to know the Notary and PPAT public correlations in the project operations of land procurement in order to develop the southern bypass in Cilacap regency. The type of research that conducts within these papers are empirical- juridical laws research, by means gives the respondents (the societies that belong to land certificates) with any questionnaires and by interviewing the notary and resource persons to obtained primary data. Then the data will qualitatively analyze and descriptively presented. The correlations of Notaries in the land procurement of southern bypass projects in Cilacap is nothing, since the government serve as requested party until for its right issues will going directly to the state. Whereas there are a party that have interrelations namely PPAT, that is as a Chief of Land Grader Teams, in the sense that PPAT was considered as an expert which knowing and understanding about lands. The meeting among government institutions, that necessary the lands, and the land right’s holders working properly with the prevail regulations. The losses replacements for the land merely by money and the replacement based on the meetings.

Kata Kunci : Notaris,Pengadaan tanah,PPAT, Notary, Land Procurement.