Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu anjungan tunai mandiri (ATM) pada Bank Nagari Padang menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan

ADDILAN, Restu Ahsani, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas ATM sangat tinggi, terutama dalam menunjang aktifitas dan mobilitas kehidupan masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya transaksi yang begitu cepat, mudah dan aman lembaga perbankan dengan menghadirkan fasilitas ATM yang tersedia pada banyak tempat yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna fasilitas ATM tersebut. Dengan adanya kemudahan penarikan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dana nasabah, karena ATM sangat rentan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini disebabkan karena mesin ATM tidak dapat mendeteksi apakah penarik adalah orang yang berhak atau tidak dalam melakukan transaksi, ditambah lagi kesulitan dalam proses pembuktian apakah telah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut maka diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. Dalam skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan antara lain mengenai jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Nagari kepada nasabah pengguna Kartu ATM, upaya apa yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah pemilik kartu ATM, dan resiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan ATM. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Mengingat bahwa ketentuan khusus yang mengatur mengenai kartu ATM ini belum ada, maka pelaksanaannya mengacu pada hukum perjanjian yang terdapat pada buku III KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa (1) pada bank Nagari tidak memberikan perlindungan secara khusus terhadap nasabah, khususnya pengguna kartu ATM. Akan tetapi secara implisit perlindungan hukum itu dapat ditemukan dalam perjanjian pembukaan ATM Bank Nagari (2) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah adalah upaya hukum administrasi dan upaya hukum melalui lembaga peradilan, (3) penggunaan ATM selain memberikan kemudahan bagi nasabah, namun disisi lain masih terdapat resiko yang dapat merugikan nasabah, antara lain resiko yang bersifat finansial dan non-finansial.

This study was about The Law Protection toward of Automatic Teller Machines (ATM) Customers in Nagari Bank in Padang Branch According to Regulation Number 10 In the year of 1998 about Banking aiming to find out whether there had been guarantee of law protection given by Nagari Bank or not to the customers of Automatic Teller Machines Users, what effort which can be afforded by customers if there is an event resulting in loss of customers as the owners of ATM, and the risk which might be happened as the result of ATM usage. This was sociological juridical, a law study started by literature study and continued by field study. Field study was carried out by interview with the chief of Nagari Bank in Padang Branch and the customers of ATM users. The determination of research subjects was carried out using purposive sampling, and all data obtained then analyzed qualitatively. The result of the study showed that the ATM users, besides giving ease to it customers also give risk between the losses of customers’ money of ATM users. Meanwhile, law protection given by Nagari Bank toward the users of ATM has been appropriate with the regulation applied but in the reality this law protection has not been maximum yet, such as the losses of account carried out by the third party by breaking the law, inappropriate time in publishing ATM card, and the obligation of the bank to give report on any activity carried out by bank. But, so far, the solving of those problems is carried out in familial way or through administrative effort.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Kartu anjungan tunai mandiri,Nasabah,law protection, Automatic Teller Machines card, customers