Pelaksanaan ketentuan kewajiban pembacaan akta para pihak dan implikasi yuridisnya

ROSITA, Sularto, S.H., C.N., M.H

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini mengenai ” Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Pembacaan Akta Para Pihak Dan Implikasi Yuridisnya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan kewajiban pembacaan akta para pihak di Kota Pare-Pare dan untuk mengetahui apakah sanksi administratif dapat diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban pembacaan akta para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris, jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kota Pare- Pare. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan ketentuan kewajiban pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris di Kota Pare-pare tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris karena pembacaan akta sebagian besar dilaksanakan karyawan notaris dan pada uraian pembacaan akta diuraikan bahwa notaris telah membaca sendiri akta yang dibuatnya padahal kenyataannya tidak dibacakan. Pembacaan akta merupakan kewajiban yuridis notaris yang bersifat imperatif dan tidak dapat dialihkan pada karyawannya, dengan demikian pembacaan akta oleh karyawan notaris tidak sesuai dengan ketentuan kewajiban pembacaan akta yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. (2) Pelanggaran ketentuan kewajiban pembacaan akta dapat dikenakan sanksi administrasi dengan mendasarkan pada perbuatan ketidakjujuran notaris dalam menguraikan keterangan mengenai pelaksanaan kewajiban pembacaan akta. Tindakan notaris yang menguraikan keterangan tidak benar dalam uraian pembacaan akta pada penutup akta secara tidak langsung telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a tentang kewajiban notaris bertindak jujur dalam melaksanakan tugas dan Jabatannya serta secara tidak langsung juga telah melanggar sumpah/janji Jabatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, sanksi administrasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 85 UUJN dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pembacaan akta.

This research concern on the “The Clause Implementation of Certificate Reading Duty byParties and its Juridical Implications”. This aimed to know about the clause implementation of certificate reading duty by parties in Pare-Pare city and understand whether administrative sanction can be applied towards related disobedience. This research is Empirical Juridical research taken through library research and supported by field research. This research was taken in Pare-Pare city. Both primary and secondary data taken then qualitatively processed to be descriptively suggested by describing and illustrating it accorded to the problems in the result. The result of this research showed that: (1) the implementation of reading duty taken by notary in Pare-Pare city is not appropriate with the Regulative conditions of Notary Position because the certificate reading mostly taken by notary staff and in the explanation of certificate reading it is stated that the notary had read by himself the certificate he created, but in fact it did not. Certificate reading is a juridical duty of notary which imperative and can not be shifted towards his staff, thus certificate reading by the notary staff is not appropriate with the condition for certificate reading duty stated by the Regulative condition for Notary Position. (2) Disobedience towards clause implementation of certificate reading duty can be subjected to administrative sanction related to the deceitful of the notary in explaining description on implementation of certificate reading duty. Notary attitude which explaining untruth information in the description of certificate reading, specially in closing part, indirectly disobeys condition of Section 16 clause (1) letter a about notary duty to honest in implementing his duty and obligation and it is also indirectly breaking his promise/oath for Notary Position stated in Section 4 clause (2) of Regulative conditions for Notary Position. Therefore, administrative sanction as stated within condition of Section 85 of Regulative conditions for Notary Position can be implemented for notary who disobeys the condition of certificate reading duty.

Kata Kunci : Kewajiban,Akta,Notaris,Yuridis,Duty, Certificate, Notary