Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kota Padang

GUSRIDAWATI, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh PPAT dalam pemungutan pajak terkait dengan transaksi jual beli hak atas tanah dan atau bangunan di Kota Padang apakah telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam mengefektifitaskan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah dan atau bangunan, serta tindakan PPAT untuk mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, alat yang dipergunakan dalam penelitian lapangan adalah dengan menentukan populasi dan sampel dan untuk menunjang data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dilakukan penelitian kepustakaan serta ahli hukum dan perundang-undangan. Analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berfungsi menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta Peralihan Hak (Jual Beli) atas tanah dan bangunan, sebagai informan bagi Negara (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak) mengenai nilai NJOP yang wajar dari obyek peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, mengenai kendala yang dihadapi PPAT dalam Pembayaran pajak, karena tidak adanya kejujuran dari pihak yang akan melakukan transaksi terhadap nilai Jual Beli yang mereka lakukan

This study goal was to find whether role of PPAT in charging tax associated with land and/or building trade transactions in Padang City had been according to Articles specified in law No.21 of 1997 on Land and Building Trade Tax, in connection with Law No.20 of 2000 on Change In Law No.21 of 1997, and to find what were barriers facing PPAT in making tax payment effective in compliance with Law in performing the land and/or building trade, and PPAT action to solve existing barriers. This study used juridical-sociological legal research, a research based on a Field research, methods used in this field research were determination of population and samples and data collected from the field research were supported by library research and law specialists and regulation. Data analysis methods used in this study were qualitative-descriptive methods. The results of research indicated that PPAT served as assuring material and formal truth in each land and building trade (conversion rights) certificate, as information for the state institution (Tax Service Office) concerning proper values of NJOP of conversion object rights to land/or building, concerning barriers facing PPAT in paying for tax, because there was not honesty of parties who transacted their trade values.

Kata Kunci : PPAT pajak,Akta jual beli,PPAT, Conversion Tax, Land/building Trade Certificate