Peranan PPAT dalam pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB sebelum pembuatan akta peralihan hak atas tanah di Kota Surakarta

TRIDARWANTI, Esti, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PPAT dalam mengarahkan wajib pajak agar membayar BPHTB pada saat pembuatan akta peralihan hak atas tanah, dan Faktor-faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan pajak BPHTB. Penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis yuridis, dengan penelitian lapangan dan observasi, hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer, data sekunder di dapat dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan nara sumber dan responden. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan PPAT dalam mengarahkan wajib pajak agar membayar BPHTB pada saat pembuatan akta peralihan hak atas tanah yakni melalui beberapa hal yakni: (1) menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait khususnya Kantor BPN dan Kantor PBB, yakni berkonsultasi menentukan cara pembayaran pajak BPHTB, dengan membayar sesuai harga transaksi yang sebenarbenarnya, konsultasi dengan kantor pertanahan untuk mengadakan pengecekan harga transaksi dengan bantuan sarana peta mengenai taksiran harga-harga tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan konsultasi kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan untuk pembayaran yang sesuai dengan nilai NJOP dalam SPPT PBB, (2) melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat pembuatan akta tanah di antaranya pembayaran pajak BPHTB, (3) memberikan penjelasan kepada klien mengenai pajak BPHTB, (4) membantu klien melakukan penghitungan pajak BPHTB dan membantu melakukan pembayaran, dan (5) membuat akta peralihan hak atas tanah. Peran PPAT dalam pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB di Kota Surakarta belum maksimal ditunjukkan dengan banyaknya akta yang bermasalah yang dikeluarkan PPAT yakni mencapai sebanyak 140 akta. Peran PPAT yang belum maksimal, mengakibatkan pendapatan pemerintah daerah Kota Surakarta belum sesuai dengan pendapatan yang seharusnya. Beberapa hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB yakni: (1) kurangnya sosialiasi pajak BPHTB kepada masyarakat, (2) keterbatasan pemahaman PPAT mengenai pajak BPHTB sehingga penerapannya kurang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, (3) kurangnya kejujuran klien yakni tidak memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai harga transaksi atau klien hanya mau membayar pajak BPHTB sesuai dengan NJOP PBB, dan (4) adanya persaingan tidak sehat di antara sesama PPAT.

This research aim to know role of PPAT in instructing taxpayer [so that/ to be] paying BPHTB at the (time) of making of act switchover of land right, and Factors pursuing in course of execution of Iease of BPHTB. This Research is approach of yuridis sosiologis, with research of observation and field, this matter is [done/conducted] to obtain;get primary data, data of sekunder [in] earning with research of field by interview with resource person and responder. Research data is hereinafter analysed with method qualitative. Result of this research show role of PPAT in instructing taxpayer [so that/ to be] paying BPHTB at the (time) of making of act switchover of land right namely [pass/through] some matters namely: ( 1) braiding cooperation with related/relevant institutions specially Office of BPN and Office of PBB, namely consult to determine the way of payment of Iease of BPHTB, by payee according to really transfer price [of] him, consultancy with land office to perform [a] to checking of transfer price constructively map medium concerning land prices valuation published by Office Land of Town of Surakarta and office consultancy service of land tax and building for payment matching with value of NJOP in SPPT PBB, ( 2) [doing/conducting] inspection to conditions making of act of land among others payment of Iease of BPHTB, ( 3) giving explanation to client concerning Iease of BPHTB, ( 4) assisting client [do/conduct] enumeration of Iease of BPHTB and assist to [do/conduct] payment, and ( 5) making act switchover of land right. Role of PPAT in execution of payment of Iease of BPHTB [in] Town of Surakarta not yet maximal shown with many act him having problem which [released] [by] PPAT namely reach counted 140 acts. Role of PPAT which not yet maximal, resulting earnings of local government of Town of Surakarta not yet as according to earnings which ought to. Some thingses becoming resistor in execution of payment of Iease of BPHTB namely: ( 1) lack of Iease sosialiasi of BPHTB to society, ( 2) limitation of[is understanding of PPAT concerning Iease of BPHTB so that the applying of less as according to Section 6 [Code/Law] Number 20 Year 2000, ( 3) lack of sincerity of client namely [do] not give description which in fact [regarding/ hit] transfer price or client only will pay [for] Iease of BPHTB as according to

Kata Kunci : PPAT,Peranan,Pajak,BPHTB,Role, Iease